Pertahankan Program Berantas, Pemkab Situbondo Perpanjang Rencana Kerja dengan BPJS Kesehatan

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lanjutan dengan BPJS Kesehatan sebagai dasar perpanjangan Rencana Kerja (RK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun 2026.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret Pemkab Situbondo dalam mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yakni status khusus bagi daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.

Baca Juga : Ingin Bangun Rusun Baru, Pemkot Surabaya Usulkan ke Kementerian PKP

PKS yang diteken tersebut mencakup jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD. Segmen kepesertaan ini meliputi penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang di Situbondo direbranding dengan nama BERANTAS (Berobat Gratis Tanpa Batas).

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu mengalokasikan anggaran besar hingga puluhan miliar rupiah demi memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Fondasi kuat Indeks Pembangunan Manusia itu adalah kesehatan. Terbukti tahun ini IPM Kabupaten Situbondo naik dibandingkan tahun sebelumnya berkat peningkatan pelayanan kesehatan,” ujar Mas Rio saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Pasir Putih, Situbondo, Sabtu (13/12/2025).

Mas Rio berharap, melalui keberlanjutan program JKN dan BERANTAS, capaian IPM Situbondo pada tahun 2026 terus meningkat hingga menyentuh angka 76 persen, sejalan dengan rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Bupati Mas Rio menekankan pentingnya menjaga sinergitas antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan agar layanan kesehatan semakin optimal. Ia juga meminta seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, untuk melakukan konsolidasi internal demi menjamin pelayanan yang transparan dan akuntabel.

"Saya minta teman-teman di puskesmas tidak boleh ada praktik tarik-menarik iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun. Ini adalah komitmen kita bersama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemkab Situbondo dalam mempertahankan status UHC Prioritas. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap hak kesehatan masyarakat.

"BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Dan Situbondo adalah contoh daerah dengan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan Program JKN," kata Titus.

Baca Juga : Perkuat Roadmap dan Jejaring Kesehatan, FKIK UIN Malang Mantapkan Arah Pengembangan Institusi

Ia menjelaskan, hingga 1 Desember 2025, jumlah penduduk Situbondo yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 689.744 jiwa atau setara 99,28 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan peserta berada di angka 81,07 persen.

"Sebanyak 24 persen atau sekitar 154.000 jiwa merupakan penduduk yang didaftarkan dan ditanggung iurannya oleh Pemkab Situbondo. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakatnya," jelas Titus.

Dengan status UHC Prioritas, setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dapat langsung aktif sebagai peserta JKN dan langsung memanfaatkan layanan kesehatan tanpa masa tunggu. Skema ini dinilai sangat membantu masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu.

Di akhir kegiatan, BPJS Kesehatan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi mutu layanan melalui implementasi janji layanan JKN. Sinergi dengan fasilitas kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme tenaga kesehatan, serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Keberlanjutan kerja sama ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemkab Situbondo menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan upaya menjaga UHC Prioritas dan memperluas manfaat Program JKN bagi seluruh lapisan masyarakat.