JATIMTIMES – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu masih harus memacu standarisasi kesehatan lingkungan bagi penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data terbaru, dari total sekitar 30 titik Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) yang dipetakan di Kota Batu, mayoritas masih dalam proses pemenuhan kualifikasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).

Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinkes Kota Batu, Esty Setya Windari, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada delapan SPPG yang secara resmi telah berhasil mengantongi SLHS. Sisanya, sekitar 22 titik lainnya, masih berada dalam berbagai tahapan progres, mulai dari verifikasi BGN, penetapan, hingga tahap penilaian lapangan.

Baca Juga : Ribuan Personel Gabungan Pungut Sampah Massal di Pasar Induk Among Tani Batu

"Update terakhir sekitar 30-an SPPG yang tercatat, termasuk yang progresnya masih proses verifikasi. Yang sudah mendapatkan SLHS ada delapan dapur," jelas Esty saat melakukan inspeksi di Dapur SPPG Beji 2, belum lama ini.

Esty merinci, untuk mendapatkan sertifikat bergengsi tersebut, sebuah dapur harus melewati sistem skoring yang ketat. Sebagai contoh, Dapur SPPG Beji 2 baru saja menyelesaikan tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Data Penilaian Lapangan diharuskan tidak lebih rendah dari Ambang Batas Skor 80. Rinciannya yakni Self Assessment (Mandiri), Penilaian Tim Teknis Kecamatan, juga Verifikasi Tim Teknis Kota.

"Hasil hari ini untuk Beji 2 sudah memenuhi syarat karena skornya di atas 80. Ini menjadi kunci untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan sampel laboratorium untuk air, alat makan, dan makanannya," tambahnya.

Di balik data progres tersebut, Dinkes menemukan kendala riil terkait perilaku personel di lapangan. Mengingat produk yang dihasilkan memiliki risiko kontaminasi pangan yang sangat tinggi, konsistensi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi sorotan utama.

Esty menyayangkan masih adanya relawan atau kru dapur yang kerap melepas masker atau sarung tangan dengan alasan gerah. Bahkan, pengawasan hingga ke tingkat distribusi atau sopir pengiriman pun diperketat.

Baca Juga : IKM Nyaris Sempurna, FTP UB Konsisten WBBM Sejak 2019

"Ada saja sopir pengirim di jalan yang sudah tidak memakai masker dan sarung tangan, padahal mereka yang mengangkat makanan. SOP ini yang harus benar-benar diterapkan secara ketat di setiap lokasi," tegas dia.

Lebih lanjut, Esty menjelaskan bahwa kelulusan SLHS sangat bergantung pada hasil uji lab yang memakan waktu 2 hingga 3 minggu di laboratorium Kabupaten Malang. Parameter yang diuji mencakup Sampel Air yang harus negatif bakteri dan memenuhi standar parameter kimia. Selain itu ada sampel makanan yang wajib bebas E Coli, Formalin, Rhodamin B, Metanil Yellow, dan Boraks.

Di sisi personel, kesehatan penjamah wajib negatif Salmonella (melalui rectal swab) dan bebas TBC (melalui tes Tuberkulin). Dinkes Kota Batu memastikan tidak akan menerbitkan SLHS jika ditemukan satu saja sampel yang tidak memenuhi syarat hingga pihak SPPG melakukan perbaikan dan uji ulang secara menyeluruh.

"Jika ditemukan satu sampel yang tidak memenuhi syarat, maka pihak SPPG wajib melakukan perbaikan dan uji ulang hingga seluruh parameter dinyatakan aman bagi konsumsi siswa," terang Esty.