JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuka berbagai jalur aduan bagi masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain melalui hotline resmi, warga bahkan dipersilakan menyampaikan keluhan langsung melalui media sosial pribadi pejabat Pemkot Malang.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menegaskan bahwa langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan menu MBG yang tidak layak dikonsumsi oleh pelajar.
Baca Juga : Saluran Air Perumda Tugu Tirta Dikeluhkan Karena Sempat Keruh, Warga: Kami Masih Maklum
"Secara pribadi bisa melalui media sosial kami. Baik milik Pak Wali atau saya langsung sehingga bisa segera kami tindaklanjuti," kata Ali, Sabtu (7/3/2026).
Menurut Ali, keterbukaan jalur pengaduan tersebut penting agar persoalan di lapangan bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti. Ia juga memastikan Pemkot Malang siap membuka diri terhadap setiap keluhan masyarakat.
"Jadi tidak ada lagi alasan ketakutan karena sudah ada banyak ruang untuk menyampaikan aduan demi kebaikan bersama. Silakan bisa juga lewat sekolah, kelompok masyarakat, media agar ada evaluasi bersama," imbuhnya.
Selain membuka jalur aduan publik, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan hotline pengaduan yang akan dikoordinasikan melalui beberapa perangkat daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Langkah ini dilakukan menyusul isu di masyarakat yang menyebut masih ada warga yang takut melaporkan permasalahan menu MBG. Apalagi, belakangan sempat ramai temuan belatung hingga buah busuk dalam menu MBG di sejumlah sekolah di Kota Malang.
Merespons kejadian tersebut, Ali menyebut pihaknya telah merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan program MBG di Kota Malang.
Baca Juga : Stok BBM Nasional Terjaga, Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Panic Buying
"Kami juga sudah sampaikan ke sekolah-sekolah untuk berani menolak kalau ada makanan yang tak layak seperti yang ada belatungnya, basi dan lainnya," tegas Ali.
Sebagai langkah pengawasan tambahan, Pemkot Malang juga berencana membentuk Satgas MBG yang melibatkan sejumlah dinas terkait. Satgas ini nantinya bertugas memonitor langsung kualitas makanan yang didistribusikan kepada para pelajar.
Selain melakukan pemantauan, satgas tersebut juga akan menganalisis kelayakan makanan, memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta mengeluarkan rekomendasi evaluasi berdasarkan temuan di lapangan.
Ali meyakini, semakin banyak masyarakat yang berani memberikan masukan dan laporan, maka pelaksanaan program MBG di Kota Malang ke depan akan semakin baik dan tepat sasaran.
