JATIMTIMES - UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menggelar rapat koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar (RSSA) untuk membahas terkait pemberian layanan visum bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko melalui Kepala UPT PPA Fulan Diana Kusumawati menyampaikan, bahwa rapat koordinasi antara UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dengan tim dari RSSA dalam rangka penguatan sinergi pelayanan visum bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Baca Juga : Mas Ibin Serahkan Voucher Belanja Lebaran Baznas untuk 550 Anak Yatim di Kota Blitar
Perempuan yang akrab disapa Fulan itu menuturkan, bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin untuk percepatan pelayanan khususnya medikolegal. Medikolegal sendiri merupakan ilmu terapan yang menggabungkan kedokteran dan hukum untuk memecahkan kasus hukum pidana atau perdata melalui evaluasi medis independen.
"Jadi layanan utama UPT PPA kan medikolegal dan pendampingan psikolog. Ini kegiatan rapat koordinasi rutinan untuk percepatan pelayanan khususnya medikolegal," ungkap Fulan kepada JatimTIMES.com.
Menurutnya, selama ini UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang dan RSSA sudah saling bekerja sama, utamanya dalam rangka pemberian pelayanan visum untuk anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Namun, untuk bertemu tatap muka dengan melibatkan seluruh unsur, agak sulit terealisasi.
"Sehingga tahun ini kami dari UPT PPA merapatkan barisan dengan unit pelayanan kesehatan yaitu RSSA tersebut dan biro-biro psikolog yang kami gandeng sebagai mitra untuk saling bersinergi dan berkoordinasi," jelas Fulan.
Pihaknya menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi antara UPT PPA Dinsos-P3AP2KB Kota Malang bersama tim dari RSSA bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat mekanisme pelayanan medis serta dukungan medikolegal agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Malang dapat dilajukan secara cepat, tepat dan berperspektif pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.
Baca Juga : Program Mudik Gratis Pemprov Jatim Berangkatkan Ratusan Pemudik dari Jangkar Situbondo ke Sapudi
Selain itu, menurut Fulan, gelaran rapat koordinasi pelayanan visum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ini juga untuk mendukung Dasa Bakti Walikota Malang yakni pada Program Ngalam Tahes.
"Di mana program tersebut berfokus pada penguatan akses, pemerataan dan kualitas layanan dengan meningkatkan kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melapor apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak," pungkas Fulan.
