JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Harisandi Savari memberikan peringatan dini kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan ekstra pada titik-titik rawan bencana di sepanjang ruas jalan provinsi menjelang arus mudik dan balik Lebaran.
Langkah ini dinilai krusial guna menjamin keselamatan jutaan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung agar terhindar dari risiko longsor maupun banjir yang kerap mengancam infrastruktur jalan saat cuaca ekstrem.
Baca Juga : Jelang Lebaran, Pemkab Jember Percepat Perbaikan Jalan
Harisandi menekankan bahwa pemetaan data yang sudah dimiliki pemerintah harus segera diikuti dengan pengawalan nyata oleh petugas di lapangan. Ia mengungkapkan, meski peta titik rawan sudah tersedia, penguatan pada aspek mitigasi langsung di lokasi potensi bencana adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Fokus utama harus diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap pergerakan tanah dan luapan air yang dapat memutus akses atau merusak badan jalan secara tiba-tiba.
“Secara data pemetaan titik rawan bencana di jalan provinsi sudah ada. Yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawalan di lapangan, khususnya pada lokasi yang memiliki potensi longsor, banjir, maupun kerusakan badan jalan,” ujar Bendahara Fraksi PKS Jatim tersebut.
Berdasarkan data kondisi infrastruktur saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi di Jatim tercatat mencapai 86,5 persen, sementara sekitar 13,49 persen sisanya masih dalam kategori memerlukan perbaikan serius.
Harisandi mengingatkan bahwa mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat tajam saat mudik akan memberikan beban ganda pada jalan, sehingga kerusakan sekecil apa pun di titik rawan bencana dapat berakibat fatal bagi keselamatan nyawa.
“Ini harus menjadi perhatian serius karena saat musim mudik mobilitas masyarakat meningkat tajam. Jangan sampai kerusakan jalan atau bencana justru membahayakan para pemudik,” tegasnya.
DPRD Jatim mendorong instansi teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkolaborasi dengan BPBD, untuk melakukan inspeksi rutin serta menyiagakan alat berat di lokasi-lokasi strategis. Menurut Harisandi, perbaikan drainase, penguatan konstruksi jalan, hingga penambahan rambu peringatan di titik berisiko harus tuntas sebelum puncak arus mudik tiba.
Baca Juga : Perkuat Pendidikan Vokasi, MPM Honda Jatim Berikan Pembekalan Siswa SMK di Kupang
Ia menilai pengawasan yang dilakukan secara konsisten tidak hanya menjaga keselamatan pengguna jalan, tetapi juga efektif menekan potensi kerusakan jalan yang lebih parah akibat faktor alam.
“Kalau pengawalan dilakukan secara rutin, maka potensi kerusakan jalan akibat bencana bisa ditekan. Ini penting untuk menjaga keselamatan masyarakat yang melintas, terutama saat arus mudik dan balik Lebaran,” jelasnya.
Ia lantas memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan terus berjalan ketat demi menjamin infrastruktur jalan siap melayani masyarakat dengan standar keamanan tinggi. Ia berharap pemerintah mengedepankan prinsip pencegahan daripada sekadar reaktif saat musibah terjadi.
“Yang kita dorong adalah langkah pencegahan. Jangan sampai menunggu kerusakan besar atau bahkan menimbulkan korban baru dilakukan penanganan,” pungkasnya.
