JATIMTIMES - Media sosial tengah ramai membahas dugaan anggaran ratusan juta rupiah untuk jasa pengelolaan opini publik. Isu ini mencuat setelah seorang mahasiswa Indonesia di Australia mengunggah tangkapan layar dokumen pengadaan yang disebut berasal dari laman pemerintah.
Unggahan tersebut pertama ramai dibicarakan usai dibagikan oleh Tito Tri Kadafi melalui akun media sosialnya. Tito diketahui merupakan mahasiswa program master di The University of Queensland yang menerima beasiswa penuh ke Australia dan Amerika Serikat.
Baca Juga : Kejar Predikat WBK, MTsN 2 Kota Malang Fokus Benahi Evidence dan Layanan
Dalam unggahannya, Tito menuliskan dugaan adanya anggaran senilai Rp 800 juta yang disebut dialokasikan untuk jasa “pengelolaan opini publik” oleh BGN (Badan Gizi Nasional).
Ia juga menyertakan tangkapan layar yang diduga berasal dari laman INAPROC atau sistem informasi pengadaan pemerintah.
"Jadi, selama ini opini publik yang “bagus-bagus” tuh dikelola (dengan sengaja) dengan anggaran sebesar Ini, ya?" tulis akun @tokads dalam unggahannya.
Unggahan tersebut kemudian viral dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan maksud dari istilah “pengelolaan opini publik” yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Salah satu komentar yang ramai disorot datang dari akun @alfonbay*** yang menyinggung soal buzzer. "Bahasa halusnya buzzer gak sih? Serius nanya," tulisnya.
Komentar lain datang dari akun @fito_n*** yang mengaku sebagai guru di wilayah pedalaman 3T. Ia menyinggung pengalaman pribadinya saat mendapat serangan di media sosial setelah suaranya viral terkait kondisi pendidikan di daerah terpencil.
"Saya guru pedalaman, yang tiidak ada listrik, sinyal, ekonomi terputus, jembatan belum ada, jalan darat pun belum ada di pedalaman 3T yang butuh perhatian, Tapi ketika saya viral untuk memajukan pendidikan , ad aj buzer yang menyerang dan siap mengancam keselamatan ku," tulis akun tersebut.
Baca Juga : Pemkot Malang Siapkan Tambahan Dapur MBG, Data Bumil dan Balita Masih Minim
Dalam tangkapan layar yang diunggah, terlihat adanya rincian anggaran terkait jasa pengelolaan opini publik dengan nominal mencapai Rp 800 juta.
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait detail program, tujuan penggunaan anggaran, maupun bentuk kegiatan yang dimaksud dalam dokumen tersebut.
Istilah “pengelolaan opini publik” sendiri langsung menjadi perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai istilah tersebut identik dengan aktivitas buzzer atau pembentukan opini di ruang digital.
Sementara itu, ada pula yang meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan terkait viralnya unggahan tersebut maupun detail penggunaan anggaran yang menjadi sorotan publik.
