JATIMTIMES – Sektor peternakan ayam petelur rakyat di Jawa Timur (Jatim) kini berada di ujung tanduk akibat jepitan krisis ganda. Merosotnya harga jual telur di tingkat peternak akibat kelebihan pasokan tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Ony Setiawan, menagih intervensi nyata dari pemerintah guna menyelamatkan nasib dan keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Baca Juga : 5.269 Pelajar Berebut Kursi di UIN Malang, Seberapa Ketat Masuk Kampus Ulul Albab Lewat UM PTKIN?
Ony menilai pemerintah tidak boleh pasif atau melepaskan nasib peternak mandiri sepenuhnya pada mekanisme pasar yang sedang tidak sehat. Langkah taktis berupa stabilisasi harga dan perluasan serapan pasar dinilai mendesak untuk segera direalisasikan.
“Hari-hari ini Jawa Timur mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun yang terbaru justru hasil peternakan berupa telur mengalami penurunan harga jual. Biaya pakan masih tinggi, sementara daya serap pasar dan daya beli masyarakat menurun,” ujar Ony, dikonfirmasi Senin (8/6/2026).
Membedah kondisi riil di lapangan, Ony memaparkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, harga telur di tingkat peternak merosot tajam ke kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal, Harga Pokok Produksi (HPP) yang harus dikeluarkan peternak untuk menghasilkan setiap kilogram telur minimal menyentuh angka Rp23.000.
Selisih minus ini memaksa para peternak rakyat menjual hasil produksi di bawah modal dan menanggung kerugian kumulatif harian. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi, kondisi ini dipastikan akan mematikan usaha peternakan skala kecil yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
“Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu sangat berat bagi peternak rakyat. Karena itu perlu ada langkah-langkah yang lebih serius untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka,” desak Ony.
Lebih jauh, Ony membongkar akar masalah tingginya biaya produksi peternak dalam negeri yang bersumber dari hulu industri pakan. Fluktuasi harga komoditas global langsung memukul peternak lokal karena industri pakan nasional belum lepas dari ketergantungan impor bahan baku, khususnya kedelai.
Baca Juga : Harga Cabai Kembali Terkendali, Pemkot Malang Siapkan Intervensi untuk Komoditas Lain
“Kedelai kita hampir 90 persen masih impor. Ini berdampak pada biaya pakan yang tetap tinggi meskipun harga telur turun,” sentil legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Oleh karena itu, Komisi B DPRD Jatim mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan jaring pengaman sosial, seperti program jaring pengaman protein atau pemenuhan gizi stunting yang membutuhkan pasokan protein hewani, guna menyerap surplus produksi telur secara masif langsung dari peternak lokal.
Ony mengingatkan bahwa peternak rakyat adalah pilar utama dalam menjaga struktur ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menyuplai protein murah bagi masyarakat. Pemerintah dituntut hadir melalui regulasi perlindungan yang konkret dan berkelanjutan.
“Peternak adalah salah satu penopang ketahanan pangan kita. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, harga, dan keberlanjutan usaha peternak rakyat,” tegas Ony.
