JATIMTIMES – Bandara Internasional Dhoho Kediri diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi dan debarkasi haji di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai tahun 2027. Kebijakan itu dinilai akan menghidupkan ekosistem transportasi lintas wilayah sekaligus melipatgandakan omzet pelaku UMKM lokal.
Terdapat beberapa alasan utama di balik penunjukan ini, mulai dari memperpendek jarak tempuh darat jemaah guna mengurangi kelelahan fisik, efisiensi waktu perjalanan, memecah kepadatan di Embarkasi Sukolilo Surabaya, pemerataan pelayanan, hingga akselerasi infrastruktur wilayah barat Jatim.
Baca Juga : Es Abadi Papua Diprediksi Lenyap Akhir 2026, BMKG: Kita Mungkin Generasi Terakhir yang Melihatnya
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif menyambut baik adanya proyeksi tersebut. Ia lantas memberikan apresiasi sekaligus catatan krusial terkait kesiapan sarana dan prasarana penunjang di lapangan agar dampak rambatan ekonomi (multiplier effect) tersebut bisa ditangkap secara optimal oleh pemerintah daerah setempat.
"Kami di DPRD Jatim tentu menyambut baik dan mendukung penuh rencana ini. Bandara Dhoho secara teknis sudah dinilai layak oleh Kemenhub untuk menerbangkan pesawat berbadan lebar (wide body). Ini adalah lompatan besar bagi infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Timur," ujar Khusnul Arif saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Terkait hal ini, Komisi D DPRD Jatim juga telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait. Bandara Dhoho ditargetkan mampu melayani sebanyak 10.548 jemaah haji. Seluruh jemaah tersebut dijadwalkan berasal dari 10 kabupaten/kota penyangga yang masuk dalam peta klaster operasional di sekitar wilayah Kediri.
Legislator asal daerah pemilihan Kediri ini mengingatkan bahwa kesiapan fisik bandara saja tidak cukup. Ia menyoroti rencana awal pemberangkatan yang memunculkan dua opsi skema pemondokan transit, yaitu tetap menggunakan Asrama Haji Surabaya atau memanfaatkan hotel-hotel di wilayah Kediri sebagai asrama haji sementara.
"Skema asrama haji ini harus dikaji dengan sangat matang. Jika memilih opsi menggunakan hotel di Kediri, standarisasi layanannya tidak boleh di bawah Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari pengecekan kesehatan, dokumen, hingga manajemen bagasi jemaah harus setara dan tersertifikasi. Kita tidak ingin kenyamanan jemaah berkurang," tegas Khusnul.
Lebih lanjut, Khusnul Arif menekankan bahwa beroperasinya Bandara Dhoho secara penuh sebagai gerbang haji akan membawa dampak rambatan ekonomi yang sangat masif bagi masyarakat lokal, meskipun secara langsung tidak berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim.
"Kalau bicara PAD pemprov memang tidak ada hubungannya. Namun, dampak ekonominya pastinya sangat besar. Ketika Bandara Dhoho ini resmi menjadi embarkasi dan debarkasi haji, pertama, industri perhotelan pastinya akan penuh untuk memfasifikasikan keberangkatan. Kedua, sektor manasik haji juga akan ikut terhitung," paparnya.
Ia menjelaskan, mobilitas transportasi harian akan hidup total karena menghubungkan konektivitas 10 daerah di Jatim menuju Kediri. Skala ekonomi di tingkat bawah seperti sektor UMKM diproyeksikan bergerak berlipat ganda karena karakteristik sosiologis jemaah haji Indonesia yang selalu melibatkan rombongan pengantar dan penjemput dalam jumlah besar.
"Ketika konektivitas transportasi dari 10 kabupaten/kota menuju Kediri ini hidup, maka ekonomi lokal pasti akan jauh lebih bertumbuh. Bayangkan, ada 10.000 lebih jemaah yang berangkat dan pulang, dan hampir pasti mereka diantar/jemput oleh lebih dari satu orang. Melalui momentum ini, sektor UMKM dan industri perhotelan di sana harus bisa hidup bersama," jelas politikus Partai NasDem tersebut.
Oleh karena itu, Khusnul Arif mendesak jajaran pemerintah daerah di wilayah Kediri Raya untuk tidak pasif dan segera mengambil momentum emas ini lewat perencanaan yang matang.
Baca Juga : FSTeM UB Libatkan Publik Susun Standar Layanan, Siapkan ULT Serbadigital
"Bagaimana pintar-pintarnya masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Kota dan Kabupaten Kediri, untuk menjemput peluang dalam satu tahun ke depan ini. Peluang ini harus dijemput. Jadi ketika masyarakat mau mengantar maupun menjemput, jalurnya lewat mana itu semua sudah harus jelas. Dengan demikian, target menghidupkan UMKM akan menjadi sangat linier," tuturnya.
Untuk memastikan operasional perdana berjalan tanpa kendala, rapat koordinasi telah mematangkan sejumlah langkah taktis komprehensif. Rencana tersebut diawali dengan validasi data wilayah guna memastikan kesepakatan jemaah, jarak, akses jalan, dan pembagian kelompok terbang (kloter) bersama kabupaten/kota secara presisi.
Selain itu, pemerintah akan menggandeng sosialisasi yang transparan mengenai komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) berbasis regulasi resmi secara santun dan terbuka kepada masyarakat.
Langkah ini kemudian diperkuat melalui penetapan standar layanan dengan menyusun SOP Bandara Dhoho yang setara dengan Embarkasi Surabaya, mencakup dokumen, kesehatan, bagasi, hingga moda transportasi.
Penyelenggaraan operasional ini nantinya digerakkan lewat koordinasi lintas instansi dengan membentuk tim khusus yang melibatkan Kementerian Agama, pemerintah daerah, otoritas bandara, beserta pemangku kepentingan terkait.
Sebagai jaminan mitigasi risiko, pihak otoritas akan menggelar uji coba bertahap berupa simulasi operasional berkala sebelum pelaksanaan penuh, disusul dengan evaluasi berkala pasca-operasional demi perbaikan berkelanjutan serta menjamin kepuasan jemaah.
Khusnul Arif menegaskan bahwa implementasi dari seluruh peta jalan taktis tersebut menjadi kunci utama yang akan dipantau ketat oleh pihak legislatif demi menjamin kelancaran ibadah masyarakat.
"Kuncinya ada pada koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Pemda, otoritas bandara, dan stakeholder terkait. Komisi D DPRD Jatim akan terus mengawal proses ini, termasuk mendesak dilakukannya uji coba dan simulasi bertahap sebelum tahun 2027 agar semua potensi kendala bisa dimitigasi sejak awal. Ibadah haji ini menyangkut kekhusyukan masyarakat, jadi persiapannya harus zero mistake," pungkas Khusnul.
