JATIMTIMES - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut membuat Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Daniel menilai kebakaran yang terjadi saat ini sudah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari terganggunya aktivitas warga, kesehatan, kegiatan belajar mengajar, hingga perekonomian.

Baca Juga : Musim Hujan 2026 Kapan Terjadi? Ini Prediksi BMKG

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Desakan tersebut disampaikan di tengah tingginya jumlah titik panas atau hotspot yang terpantau di wilayah Kalimantan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 767 titik.

Kemudian disusul Kalimantan Barat dengan 560 titik. Sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara terdapat 3 titik.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan.

Menurutnya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan.

"Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam," ujarnya.

Dampak karhutla juga mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Daniel menyoroti aktivitas pendidikan yang terganggu akibat kualitas udara memburuk.

Ia menyebut sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak bahkan terpaksa diliburkan karena kondisi udara yang tidak sehat.

"Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk," kata Daniel.

Selain pendidikan, kabut asap juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kondisi udara yang buruk berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Daniel meminta pemerintah tidak menunggu kondisi semakin parah untuk mengambil tindakan. Ia mendorong pengerahan personel dan peralatan pemadaman secara lebih masif.

Salah satunya dengan memperkuat operasi water bombing serta mengerahkan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri.

"Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi antara BNPB, BMKG dan BRIN.

Daniel mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Sebab, kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang berulang setiap tahun di Indonesia.

Baca Juga : Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Rencana Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS

"Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius," tuturnya.

Selain mempercepat pemadaman, Daniel meminta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan karhutla dilakukan secara tegas.

Menurutnya, tindakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pihak yang sengaja membakar lahan, tetapi juga mereka yang lalai sehingga menyebabkan kebakaran.

"Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan," ujarnya.

Daniel juga meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional yang telah disiapkan untuk penanganan karhutla.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut penting agar petugas di lapangan tidak mengalami kendala sumber daya ketika melakukan pemadaman.

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," imbuhnya.

Sementara itu, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan turut menjadi perhatian. Di Palangka Raya, kualitas udara dilaporkan mencapai AQI 487 pada 19 Agustus 2026 dan masuk kategori berbahaya.

Pekatnya kabut asap juga membuat jarak pandang di sejumlah wilayah menurun. Visibilitas dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.

Dampak kabut asap juga dirasakan di Banjarbaru. Dinas Pendidikan menunda jam masuk peserta didik TK, SD dan SMP hingga pukul 09.00 Wita.

Kondisi tersebut menjadi gambaran bagaimana karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Pemerintah pun didorong mengambil langkah lebih cepat dan terukur agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampak kabut asap dapat segera dikurangi.