JATIMTIMES - DPRD Gresik menyoroti kualitas pembangunan Puskesmas Kepatihan, Kecamatan Menganti, yang dibiayai APBD Kabupaten Gresik 2026 sebesar Rp5,9 miliar. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik bersama Komisi IV saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Sidak dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi, berkualitas, dan rampung sesuai target.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin mengatakan, sidak tersebut juga menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kondisi fasilitas kesehatan yang sebelumnya kerap terdampak banjir saat pelayanan berlangsung.
Baca Juga : Ops Tumpas Semeru 2026, Polres Gresik Bongkar 14 Kasus Narkoba dengan 17 Tersangka
"Harapannya pembangunan puskesmas ini segera diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan," kata Zaifudin, Rabu (26/8/2026).
Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 7 Desember 2026. Namun, hingga sidak dilakukan, progres pembangunan baru mencapai sekitar 12,5 persen. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan sidak dilakukan bersama Komisi IV, Sekretaris Dinas beserta kepala bidang terkait, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.
Dari pengecekan langsung di lokasi, DPRD menemukan sejumlah pekerjaan yang masih perlu dibenahi, salah satunya terkait pengikatan besi pada struktur konstruksi. Mujid menegaskan, anggaran Rp5,9 miliar merupakan uang rakyat sehingga seluruh pihak yang terlibat harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara serius.
"Kami tekankan, ini adalah anggaran APBD Kabupaten Gresik, uang dari rakyat. Kami berharap tugas dan fungsi konsultan perencana dan konsultan pengawas betul-betul dijalankan dengan baik," tegas Mujid.
Ia meminta pengawasan di lapangan diperketat, terutama pada tahapan konstruksi yang berkaitan langsung dengan kekuatan bangunan. "Kami melihat ada besi yang tidak semuanya diikat. Kalau seperti ini, kami khawatir kekuatan konstruksi bangunan akan berkurang, meskipun besi yang digunakan sudah berstandar SNI," ujarnya.
Menurut Mujid, persoalan tersebut harus segera dibenahi karena pekerjaan masih berada pada tahap awal dan belum memasuki proses pengecoran. DPRD Gresik meminta konsultan pengawas memeriksa seluruh rangkaian besi sebelum pengecoran dilakukan. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, pelaksana diminta memperbaikinya terlebih dahulu.
Baca Juga : Fasilitasi Reses DPRD Jatim Bakal Diperluas, Pansus Sebut Ada Uang Harian Peserta
"Ini pondasi. Kami khawatir kalau sudah dicor kemudian ada masalah. Jadi sebelum pengecoran, kami berharap konsultan pengawas betul-betul memeriksa dan meminta pelaksana membenahi besi-besi tersebut," imbuhnya.
Mujid menambahkan, DPRD Gresik akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan. Pemantauan tersebut untuk memastikan proyek tidak sekadar selesai sesuai jadwal, tetapi juga menghasilkan bangunan yang kokoh, aman, dan sesuai standar.
"Kami akan evaluasi, mungkin setiap satu bulan atau melihat progresnya. Harapannya mutu pembangunan puskesmas ini betul-betul sesuai standar dan setelah jadi tidak membahayakan masyarakat," pungkasnya.
