JATIMTIMES - Aksi unjuk rasa di beberapa daerah terjadi hingga berujung anarkis. Jika hal ini terus terjadi cukup mengkhawatirkan, sebab bisa berpotensi diberlakukannya darurat militer.
Hal tersebut dibeberkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH-UB), Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, Rabu (3/9/2025). Aan mengatakan aksi unjuk rasa yang berujung adanya tindakan pembakaran hingga penjarahan bukan lagi cerminan aspirasi murni rakyat.
Baca Juga : Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Kabupaten Banyuwangi Gelar Audiensi Bersama Forkopimda Banyuwangi
“Sebagai pengamat melihat situasi ini sudah tidak murni. Kenapa saya katakan begitu, karena kita belajar dari peristiwa ketika pemerintahan Pak Jokowi. Waktu itu ada protes RUU KPK, ada RUU KUHP. Mahasiswa protes, ya protes saja. Demo-demo saja. Bentrok-bentrok saja,” ucap Aan.
Dalam praktik penyampaian pendapat di muka umum, eskalasi biasanya hanya sampai bentrokan. Kondisi itu pun terjadi ketika demonstrasi melewati tenggat waktu yang diatur sebelumnya, dan aparat terpaksa melakukan tindakan represif untuk membubarkan massa.
“Itu sah-sah saja sebagai tugas aparat. Jadi itu mekanisme yang lazim,” imbuh Aan.
Hanya saja saat ini yang terjadi unjuk rasa yang berlangsung hingga dini hari, dengan aksi pembakaran fasilitas dan penjarahan, merupakan hal yang berbeda. Menurutnya hal ini tidak mencerminkan aspirasi murni masyarakat terkait tuntutan tunjangan DPR.
“Ketika mereka membakar, menjarah bahkan sampai menjarah cagar budaya, saya gak yakin itu adalah massa yang murni,” tegas Aan.
Baca Juga : Pelatihan Shibori dari Rumah, Bisa Jadi Alternatif Wisata Edukasi di Kota Malang
Meski demikian pihaknya mengakui adanya kekecewaan publik terhadap jalannya proses legislasi saat ini, yang kerap berjalan tanpa melibatkan rakyat sejak era pemerintahan sebelumnya hingga kini.
Karena itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto bisa lebih responsif terhadap suara masyarakat agar gejolak serupa tidak semakin meluas.
