JATIMTIMES - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam merespon gejolak yang terjadi di masyarakat hingga kondusivitas tetap terjaga. Hal itu disampaikan saat Staf Kemendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik berkunjung ke Kota Malang, Jumat (12/9/2025).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama jajaran Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah pasca maraknya aksi demo di berbagai daerah.
Baca Juga : Sinyal Pemkab Malang Terkait Jabatan Wiyanto eks Kadinkes
Menurut Wahyu, Kota Malang dinilai mampu mengantisipasi potensi kerawanan sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman. Bahkan, pada masa liburan, arus kunjungan wisatawan tetap meningkat dan lalu lintas di sejumlah titik sempat padat.
“Pak Mendagri mengapresiasi gerak cepat Kota Malang dalam memobilisasi dan mengoordinasikan Forkopimda. Kota Malang dinilai bagus menghadapi kejadian-kejadian kemarin, kondusif, dan tidak membuat masyarakat resah,” kata Wahyu, Jumat (12/9/2025).
Wahyu menambahkan, laporan yang dikirimkan Pemkot Malang juga sudah sesuai dengan 11 langkah arahan Mendagri. Termasuk penanganan insiden di Polresta Malang Kota, di mana 15 pos polisi sempat menjadi sasaran amuk massa.
“Semua sudah diantisipasi dengan cepat, dan itulah yang diapresiasi oleh Mendagri,” imbuh Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan arahan Mendagri bukan hanya berlaku saat situasi genting, tetapi harus diterapkan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penguatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Siskamling ini sudah lama ada, kita hanya mengingatkan kembali. Dengan siskamling, keguyuban masyarakat bisa terbentuk, rasa tanggung jawab bersama tumbuh, dan potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi,” tegas Wahyu.
Ia menekankan, program siskamling tidak akan dituangkan dalam surat edaran khusus, melainkan digerakkan melalui kesadaran masyarakat dan sinergi antarwarga. “Intinya, langkah-langkah pengamanan tidak boleh berhenti hanya ketika ada kejadian, tapi harus terus dijaga,” pungkasnya.
Baca Juga : Dampak Efisiensi dan Gelombang Demonstrasi: Banyak Reservasi Hotel di Kota Batu Dibatalkan
Senada dengan itu, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Menurutnya, deteksi dini kerawanan harus dimulai dari lingkungan terkecil.
“Yang tahu kondisi di bawah itu RT dan RW. Setiap orang yang masuk ke lingkungan wajib lapor. Kalau ini tidak dilakukan, bisa terjadi penumpukan massa tanpa terdeteksi siapa yang membelakanginya. Kalau sejak awal sudah ada laporan, Linmas bisa bertindak secara berjenjang, dari RT, kelurahan, kecamatan, hingga ke Bakesbangpol melalui sistem informasi perlindungan masyarakat,” jelas Anwar.
Ia menegaskan, mekanisme wajib lapor menjadi kunci agar pemerintah bisa segera mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi eskalasi masalah.
“Seluruh dinamika diawali dari masyarakat, maka penguatan gotong royong harus kembali dihidupkan,” tandasnya.
