JATIMTIMES — Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Blitar dalam membentuk Kampung Pancasila di Kelurahan Klampok dan Kelurahan Bendo. Ia menilai program ini merupakan wujud konkret sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, terutama di kota yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Sang Penggali Pancasila, Bung Karno.
Dalam kegiatan Sarasehan Nilai-Nilai Pancasila dan Sosialisasi Pembentukan Kampung Pancasila yang digelar di Aula Bakesbangpol, Rabu–Kamis (29–30/10/2025), Syahrul menegaskan bahwa DPRD Kota Blitar memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, lembaga legislatif tidak hanya berfungsi menyusun regulasi, tetapi juga menjamin agar nilai-nilai dasar bangsa terinternalisasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Blitar Dilaporkan Soal Utang Kampanye, tapi Dapat Pajero dari APBD
Ia menjelaskan bahwa DPRD melalui fungsi legislasi telah menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi Pemkot Blitar dalam merancang kebijakan teknis dan program pembinaan ideologi Pancasila di seluruh kelurahan.
“Perda ini adalah bentuk tanggung jawab moral DPRD terhadap warisan ideologis Bung Karno yang lahir dari tanah Blitar,” ujarnya dalam sesi sarasehan.
Dalam fungsi budgeting, DPRD juga disebut aktif mendukung penganggaran program-program strategis seperti penguatan ideologi Pancasila, pembangunan Kampung Pancasila, serta pengembangan wisata kebangsaan. Menurut Syahrul, dukungan anggaran ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak hanya menjadi slogan, tetapi terimplementasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Blitar 2025–2029. Ia menekankan pentingnya menjadikan kebijakan pembangunan berbasis karakter Pancasila sebagai fondasi sosial yang menyatukan seluruh elemen warga kota.
“Sebagai kota tempat Bung Karno dimakamkan, sudah seharusnya Blitar menjadi wajah Pancasila itu sendiri, baik dalam perilaku masyarakatnya, kebijakan pemerintahnya, maupun semangat gotong royong yang hidup di setiap kampung,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyebut pembentukan Kampung Pancasila di Kelurahan Bendo memiliki makna historis tersendiri. Ia menuturkan bahwa Bung Karno semasa muda pernah berguru pada tokoh spiritual di wilayah Bendo. Dari interaksi itu, katanya, tumbuh gagasan-gagasan tentang persatuan dan kemanusiaan yang kemudian menjadi cikal bakal nilai-nilai Pancasila.
“Bendo bukan sekadar kelurahan biasa. Secara historis dan intelektual, wilayah ini memiliki keterkaitan dengan perjalanan ide Bung Karno. Maka kami berharap warga Bendo bisa menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Mas Ibin menambahkan, sejak 2022 hingga 2024 sudah terbentuk sembilan Kampung Pancasila, dan pada 2025 ditargetkan tiga lagi akan diresmikan, termasuk Klampok dan Bendo. Pemerintah juga berencana menuntaskan pembentukan kampung serupa di sembilan kelurahan lainnya hingga 2029. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata upaya membumikan Pancasila melalui pendekatan kultural di masyarakat.
Menurut Kepala Bakesbangpol Kota Blitar, Toto Robandiyo, program ini menjadi bagian dari implementasi RPJP 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai program prioritas pembangunan. Ia mengatakan, Kota Blitar pantas disebut sebagai “dapurnya Pancasila” karena di sinilah Bung Karno mengolah gagasan yang kelak menjadi dasar ideologi bangsa.
Dalam pandangan Ketua DPRD, pembentukan Kampung Pancasila adalah wujud konkret pelaksanaan fungsi controlling DPRD terhadap pelaksanaan perda yang telah disepakati bersama. DPRD, katanya, memastikan agar kegiatan seperti sarasehan, pendidikan karakter kebangsaan, dan penguatan wisata ideologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi memberi dampak nyata terhadap kohesi sosial masyarakat.
Baca Juga : Surabaya Jadi Kota Pelopor Inovasi Berbasis Data, Raih Penghargaan BRIN 2025
“DPRD akan terus mengawal agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi betul-betul membentuk karakter warga yang toleran, religius, dan nasionalis,” ujar Syahrul. Ia menambahkan, pengawasan DPRD juga mencakup efektivitas anggaran serta sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa di tingkat lokal.
Syahrul menutup arahannya dengan ajakan reflektif agar seluruh warga Blitar tak melupakan akar sejarah kota ini. Ia mengutip pesan Bung Karno yang selalu relevan hingga kini: “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.” Menurutnya, ziarah ideologis ke Makam Bung Karno bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk meneguhkan identitas sebagai bangsa yang berterima kasih pada pendirinya.
Dengan kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat, Syahrul optimistis Kota Blitar dapat menjadi laboratorium ideologi kebangsaan yang hidup dan berdenyut di tengah masyarakat. “Pancasila harus menjadi nafas setiap kebijakan, bukan sekadar dokumen sejarah,” pungkasnya.
Kehadiran Ketua DPRD dalam sarasehan tersebut mempertegas komitmen lembaga legislatif dalam menjaga warisan ideologis Bung Karno. Dari Klampok hingga Bendo, dari ruang kebijakan hingga kehidupan warga, Pancasila bukan lagi wacana, melainkan jalan hidup yang membentuk wajah Blitar sebagai kota yang harmoni, inklusif, dan nasionalis.
