JATIMTIMES - Persoalan kekurangan anggaran pada operasional bus TransJatim tahun 2026 belum menemui kejelasan. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) di tengah pembahasan R-APBD 2026.
Juru bicara (jubir) Komisi D DPRD Jatim Abrari menyebut, operasional TransJatim menjadi hal yang harus mendapat perhatian lebih. Apalagi, program tersebut sudah menjadi salah satu icon Jatim.
Baca Juga : Progres Koperasi Merah Putih, Pemkot Malang Fokus Sinkronisasi dan Pembinaan
“Berdasarkan laporan dari Kepala Dishub Jatim, anggaran operasional TransJatim yang tersedia hanya cukup hingga Juli-Agustus Tahun 2026,” ucap Abrari.
Ia menambahkan, untuk periode Agustus–Desember 2026 kebutuhan mencapai Rp102 miliar. Jika tidak dipenuhi, skenario efisiensi berpotensi menyasar SDM layanan di setiap terminal dan halte Trans Jatim.
Semua itu berawal dari pengurangan anggaran yang dialami Dishub Jatim. "Pada tahun 2026, Dishub mengajukan anggaran Rp532,840 miliar. Namun, hanya disetujui Rp418,816 miliar. Berkurang Rp114,23 miliar,” ujar Abrari.
Untuk 2026, alokasi terbesar berada pada belanja wajib pegawai dan penunjang kesekretariatan sekitar Rp161,522 miliar; program penunjang pemerintahan Rp201,705 miliar; pengelolaan transportasi laut/pelayaran Rp49,017 miliar; serta pemeliharaan fasilitas penunjang perkeretaapian Rp6,570 miliar.
Berdasarkan angka angka tersebut, Komisi D mencatat, secara kumulatif tiap segmen program mengalami pengurangan sekitar 20–50 persen, meskipun secara keseluruhan anggaran, Dishub Jatim mendapatkan 60-70 persen alias berkurang sekitar 30-40 persen dari Rancangan Pagu Anggaran KUA-PPAS.
Di sisi lain, Komisi B juga menyoroti serapan anggaran Dishub Jatim hingga saat ini. “Berdasarkan data Bappeda Jawa Timur, serapan anggaran Dishub Jatim hingga 30 Oktober 2025 masih Rp453,399 miliar atau 46,52 persen,” kata Abrari.
Pada 2025, Dishub mengelola total Rp974,721 miliar, terdiri dari APBD murni Rp664,638 miliar dan tambahan P-APBD Rp310,083 miliar. Realisasi per 30 Oktober 2025 senilai Rp453,400 miliar (46,52 persen).
Terkait hal tersebut, Komisi D menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, percepatan realisasi belanja 2025.
Baca Juga : Hilang Kendali, Truk Tangki Susu Terguling ke Lahan Sawah di Pujon Malang
“Serapan anggaran yang masih 46,52 persen, segera ditindaklanjuti, agar anggaran tersebut dapat terbelanjakan dengan tepat waktu dan tanpa meninggalkan SILPA,” tegasnya.
Kedua, strategi pembiayaan TransJatim. Dishub Jatim harus berupaya seoptimal mungkin berkoordinasi dan menggali potensi agar ada skema baru atas kekurangan pembiayaan Transjatim, yang hari ini menjadi elan vital dan icon pelayanan transportasi darat di Jatim.
Ketiga, penguatan model bisnis. Dishub didorong berinovasi kembali untuk lebih memperlebar model bisnis Transjatim. “Agar dapat menutupi kekurangan pembiayaan pelayanan transportasi darat di Jawa Timur,” ujarnya.
Keempat, realokasi lintas OPD agar layanan tak terhenti. Kelima, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk skema pendanaan fasilitas transportasi. Keenam, penertiban sistem tiket program mudik gratis.
“Diperlukan penertiban dan pembaharuan sistem ticketing pada saat pelaksanaan Mudik Lebaran Gratis agar pelayanan yang diberikan Pemprov Jatim tepat sasaran,” imbuhnya.
Ketujuh, diperlukan evaluasi dan perubahan model bisnis baru dalam pengelolaan terminal dan bandara di Jatim. “Agar dapat menjadi pusat mobilitas masyarakat dan ekonomi kecil menengah di Jawa Timur,” tutupnya.
