JATIMTIMES - Upaya Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat kemandirian fiskal berbuah manis. Transformasi digital yang digerakkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sukses mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Sektor restoran menjadi bintang utama dengan capaian luar biasa, mencapai Rp 163 miliar pada tahun 2024, naik hampir empat kali lipat dibanding sebelum sistem digital diberlakukan.
Baca Juga : Kota Malang Sukses Kerek PAD Drastis hingga Jadi Tuan Rumah Rembuk Fiskal APEKSI 2025
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah. “Dulu saat masih manual, rata-rata pendapatan pajak restoran per tahun sekitar Rp40 miliar. Setelah digitalisasi, di tahun 2024 mencapai Rp 163 miliar,” ungkap Handi.
Pencapaian ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Dalam forum nasional yang digelar di Jakarta, praktik digitalisasi pajak Kota Malang dipuji sebagai model transparansi dan efisiensi yang patut dicontoh.
“Dari 98 kota anggota APEKSI, sebagian besar tidak punya hasil bumi atau tambang, hanya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Karena itu, praktik digitalisasi yang kita lakukan menjadi perhatian mereka,” kata Handi.
Keberhasilan ini tidak berhenti di batas administratif Kota Malang. Bapenda kini membuka peluang kolaborasi antar daerah dengan membagikan sistem aplikasi pajak digital secara gratis ke berbagai kota lain.
“Kita sudah kerja sama dengan lima daerah yakni Pekanbaru, Lombok Barat, Bangkalan, Kuningan, dan sebentar lagi Tasikmalaya. Beberapa kota lain seperti Lhokseumawe, Palembang, Manado, Kendari, dan Kupang juga akan menyusul,” terangnya.
Langkah kolaboratif itu menunjukkan komitmen Kota Malang untuk tumbuh bersama daerah lain dan memperkuat kemandirian fiskal nasional.
Selain meningkatkan pendapatan, digitalisasi juga memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Sekarang kita fokus pada kualitas data, mencegah dobel akun dan penyalahgunaan di lapangan. Karena setiap rupiah dari pajak digunakan untuk pembangunan mulai dari jembatan, jalan, sampai sekolah,” jelas Handi.
Handi menambahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang stabil menjadi penopang utama meningkatnya PAD. “Sepanjang iklim Kota Malang tetap kondusif, sektor hotel, resto, dan kafe akan terus tumbuh, otomatis PAD ikut naik,” ujarnya.
Baca Juga : Kemandirian Fiskal jadi Fokus Rembug Apeksi di Kota Malang
Bapenda juga tengah mengkaji potensi pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih bisa dioptimalkan, terutama dari kalangan mahasiswa. “Kita ingin mendorong agar mahasiswa menggunakan kendaraan dengan pelat Kota Malang. Karena selama ini banyak yang masih pakai kendaraan dari kota asalnya,” tutur Handi.
Terkait keamanan sistem digital, Handi memastikan bahwa seluruh infrastruktur dibangun secara mandiri oleh Bapenda Kota Malang. “Kita membangun server dan sistem keamanan sendiri, tidak menggunakan sarpras dari Kominfo. Jadi keamanan data kita kendalikan sepenuhnya,” tegasnya.
Hingga akhir September 2025, realisasi PAD Kota Malang telah mencapai Rp 663,64 miliar dari target Rp 846,06 miliar. Sektor pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir terus menjadi motor penggerak utama. Bapenda pun optimistis bisa menembus target hingga akhir tahun.
Dengan performa fiskal yang semakin solid, Kota Malang kini menjadi contoh nyata bahwa inovasi dan digitalisasi mampu menjadi fondasi kuat bagi kemandirian daerah.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal kepercayaan publik. Kami ingin memastikan setiap rupiah dari warga kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Handi.
