JATIMTIMES - Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menekankan pentingnya mengedepankan aspek persuasif dan edukatif dalam implementasi regulasi di daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan.
Hal ini juga menjadi catatan penting dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum) ketika memberikan tanggapan atas pendapat gubernur terhadap raperda tersebut.
Baca Juga : Pemkot Malang Gaspol Susun OPD Baru, Dinas Damkar dan Ekraf Jadi Prioritas 2026
Jubir Fraksi PKB Laili Abidah mengatakan, pihaknya menyambut baik penekanan gubernur bahwa penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum harus bersifat partisipatif, bukan represif. "Karenanya, Fraksi PKB meminta komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuat SOP yang jelas dan menekankan aspek persuasif dan edukatif," ujarnya pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (25/11/2025).
"Harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa penegakan Perda di lapangan benar-benar mengedepankan partisipasi dan menghindari tindakan represif yang dapat memicu ketidaknyamanan dan konflik sosial," lanjutnya.
Pihak eksekutif sendiri telah menyetujui pengaturan pencegahan judi online dan pinjol ilegal melalui edukasi publik, patroli digital, monitoring, relawan digital, dan rehabilitasi sosial bagi korban. Laili Abidah juga mendukung hal tersebut.
Namun, Fraksi PKB menekankan kesiapan infrastruktur dan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan program rehabilitasi bagi korban judi online dan pinjol ilegal.
"Masalah pada korban sering kali kompleks, menyangkut kecanduan, utang yang melilit, hingga krisis mental. Program rehabilitasi tidak boleh sekadar seremonial, melainkan harus terintegrasi dan berkelanjutan," ucapnya.
Mengingat masifnya peredaran konten ilegal, Fraksi PKB juga menekankan agar Raperda mengatur mekanisme koordinasi teknis antara Pemprov Jatim dengan instansi vertikal seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kepolisian dalam melaksanakan patroli digital dan monitoring secara efektif.
Baca Juga : Revisi Perda Trantibum, Fraksi NasDem DPRD Jatim: Ini Momentum Perkuat Kelembagaan Satpol PP
Adapun gubernur juga menyetujui penetapan batas larangan penggunaan pengeras suara, baik statis maupun nonstatis, dengan batas intensitas yang diukur secara objektif. Fraksi PKB menghargai upaya untuk memberikan kepastian hukum melalui standar pengukuran yang objektif.
"Kami mendesak agar dalam pembahasan lebih lanjut, definisi dan penetapan batas intensitas wajar tersebut harus dikaji secara ilmiah, mudah disosialisasikan, dan disepakati secara luas. Demikian pula dengan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengadaan alat ukur, pelatihan petugas, dan penegakan batas intensitas suara ini di lapangan," tandasnya.
Lebih lanjut, raperda ini juga akan mengatur larangan produksi dan peredaran pangan tercemar serta pangan dari bahan nonpangan, disertai sanksi administratif dan pidana. Meskipun sanksi pidana penting untuk memberikan efek jera, Fraksi PKB menekankan perlunya sinkronisasi yang ketat antara Perda ini dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah di bidang pangan.
"Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan penegakan hukum dan memastikan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Perda memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," pungkasnya.
