JATIMTIMES - Pemerintah pusat dikabarkan akan mendatangkan guru asing sebagai native speaker untuk memperkuat pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah Indonesia. Wacana tersebut mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas.
Puguh mengingatkan, persoalan utama pendidikan di Indonesia bukan kekurangan guru, melainkan minimnya kesejahteraan guru yang sudah ada. Hal ini harus menjadi fokus utama dalam penyelesaian persoalan pendidikan.
Baca Juga : Daftar Bansos yang Cair Desember 2025: PKH, BPNT, hingga BLT Kesra
“Permasalahan hari ini bukan kekurangan guru. Kita kekurangan kesejahteraan guru. Sangat banyak guru honorer yang digaji tidak layak, padahal mereka punya kapasitas dan kompetensi. Mereka bisa ditingkatkan melalui upscaling,” ungkap Puguh, Selasa (2/12/2025).
Karena itu, Puguh menilai bahwa gagasan mendatangkan guru asing tidak keliru. Kendati demikian, ada persoalan mendasar yang seharusnya lebih dulu diselesaikan pemerintah.
Legislator asal Dapil Malang Raya itu menjelaskan bahwa secara konsep, menghadirkan guru asli dari negara asal bahasa memang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Itu ide yang sah-sah saja. Kalau mengajar bahasa Mandarin ya guru dari Tiongkok, Korea dari Korea, Jepang dari Jepang, Inggris dari Inggris. Secara konsep itu menguatkan proses pembelajaran,” ujarnya.
Menurutnya, sekolah swasta tertentu juga sudah lama menghadirkan guru asing. Khususnya sekolah swasta yang menerapkan sekolah bilingual dan kurikulum internasional.
Meski begitu, ia berpendapat bahwa kondisi sekolah negeri berbeda karena tersebar hingga wilayah terpencil dan masih dihadapkan pada problem kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca Juga : Malang Raya Satukan Pengelolaan Sampah, Pasok PSEL Supit Urang Butuh 1.000 Ton per Hari
“Bagaimana guru bisa mengajar dengan kualitas terbaik kalau digaji seadanya? Sangat banyak guru honorer yang digajinya tidak layak. Jadi sebelum mendatangkan guru asing, pemerintah harus menyelesaikan masalah kesejahteraan guru terlebih dahulu,” tegasnya.
Puguh menilai, wacana ini tetap terbuka untuk dibahas lebih jauh. Namun ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak meninggalkan persoalan fundamental yang selama ini menjadi beban para pendidik di daerah.
“Kita dukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tapi jangan lupa, gurunya cukup, yang belum cukup adalah kesejahteraannya,” tandas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
