JATIMTIMES - Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah, Kota Malang justru tampil sebagai salah satu daerah yang “naik kelas” berkat capaian yang terukur dan dibuktikan lewat data statistik. Tahun 2025, Pemerintah Kota Malang menjadi salah satu dari sedikit kota yang berhasil menunjukkan bahwa kebijakan daerah dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui riset kuantitatif yang digelar Kemendagri RI bekerja sama dengan salah satu media nasional, performa pemerintah daerah se-Indonesia dievaluasi dalam tujuh aspek fundamental. Yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan gini ratio.
Baca Juga : Update Terbaru Korban Banjir dan Longsor Sumatra: 659 Meninggal, 3,2 Juta Warga Terdampak
Dari proses penilaian berbasis data yang ketat dan terukur itu, hanya 38 pemerintah kabupaten/kota yang dinyatakan unggul. Kota Malang masuk dalam daftar prestisius tersebut dan bahkan mengamankan dua penghargaan sekaligus untuk kategoriPenyerapan Tenaga Kerja Terbaik dan Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan (Gini Ratio).
Berdasarkan data BPS 2024–2025, Pemkot Malang terbukti meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,41%. Angka ini melampaui daerah lain yang justru mengalami penurunan hingga 1,33%.
Menekan ketimpangan kesejahteraan dengan penurunan gini ratio sebesar -0,049, lebih baik dari penurunan terendah nasional yakni 0,035. Dengan capaian tersebut, Malang ditetapkan sebagai Pemerintah Kota dengan kinerja terbaik di klasifikasi fiskal sedang.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Yassierli dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah kini tak cukup hanya menjalankan aturan, tetapi harus mampu berinovasi dan beradaptasi layaknya entrepreneur.
“Program reward ini untuk menciptakan iklim kompetitif di daerah. Harus banyak terobosan, inovasi, dan kreativitas. Peraturan daerah pun bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya,” ujar Tito.
Baca Juga : Banjir Sumatera Pecah Rekor Korban, Publik Bandingkan Gaya Pemimpin BNPB Dulu dan Sekarang
Ia juga menekankan pentingnya kepala daerah memanfaatkan legitimasi politik hasil pilkada untuk menghadirkan kebijakan yang pro masyarakat dan langsung menjawab persoalan di lapangan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut penghargaan ini sebagai dorongan moral bagi perangkat daerah untuk memperkuat arah pembangunan Kota Malang melalui program Dasa Bhakti.
“Ini menjadi stimulus positif bagi jajaran kami. Motivasi utamanya adalah bagaimana implementasi Dasa Bhakti bisa benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang,” ujarnya.
