JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk proaktif dalam upaya-upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Malang.
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2021 kemiskinan di Kabupaten Malang mencapai 10,5 persen atau 276,58 ribu jiwa; tahun 2022 mencapai 9,55 persen atau 252,88 ribu jiwa; tahun 2023 mencapai 9,45 persen atau 251,36 ribu jiwa; tahun 2024 mencapai 8,98 persen atau 240,14 ribu jiwa; serta tahun 2025 mencapai 8,78 persen atau 235,63 ribu jiwa.
Baca Juga : Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Pencegahan Penculikan Anak di Surabaya
Karena penurunan kemiskinan di Kabupaten Malang belum terlalu signifikan, Sanusi terus mendesak seluruh kepala perangkat daerah, camat dan stakeholder terkait dapat aktif bergerak untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Malang.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu menyebut, para kepala perangkat daerah (PD) dan khususnya para camat merupakan wakil dari Pemkab Malang di masing-masing wilayah. Sehingga kepala perangkat daerah dan camat harus berperan dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Malang khususnya di masing-masing wilayahnya.
Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan merupakan beberapa fokus yang harus segera dituntaskan. Pasalnya, keduanya masuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.
"Kepala perangkat daerah atau camat yang abai terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Malang, yang tidak mendukung RPJMD dan tidak mendukung musrenbang APBD kita, ya nanti kita evaluasi dan kita mutasi," tegas Sanusi.
Bupati menyebut, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemkab Malang. Sehingga perlu keseriusan semua stakeholder dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Sanusi mengatakan, sebagai langkah serius dari Pemkab Malang, seluruh APBD Kabupaten Malang nantinya akan diarahkan untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dari berbagai sektor. Mulai dari peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.
Baca Juga : Pemkab Tulungagung Dapat Penghargaan Nasional Posbakum Deskel, Ini Harapan Bupati GS
"Secar global mengarah ke sana (peningjatan kesejahteraan). Baik yang di Bina Marga itu tujuannya untuk kesejahteraan, di pendidikan tujuannya untuk kesejahteraan, di perikanan juga sama dan lain sebagainya. Ini nanti terukur, kita petakan, sehingga nanti dapat menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap pengurangan kemiskinan," beber Sanusi.
Lebih lanjut, dengan upaya dari seluruh perangkat daerah, camat dan stakeholder terkait, Sanusi menargetkan di tahun 2026 mendatang angka kemiskinan di Kabupaten Malang dapat turun satu digit.
"Sekarang 8,7 persen. Nanti tahun 2026 turun menjadi 7 koma sekian persen. Lalu zero kemiskinan ekstrem nanti di tahun 2030. Jadi, kalau kita sekarang di 8,7 persen, kalau tahun ini bisa turun satu persen, di tahun-tahun ke depan bisa ditingkatkan lagi nanti pada akhirnya 8 persen dalam jangka empat tahun kita bisa zero," pungkas Sanusi.
