JATIMTIMES - Masa pendaftaran calon ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar Kota Malang pada Sabtu (13/12/2025) diwarnai aksi protes oleh sebagian kader partai.
Protes itu dilakukan dengan membentangkan serta memasang berbagai poster di dinding Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang.
Baca Juga : Musda Digelar, Tiga Politisi Golkar ini Maju Sebagai Calon Ketua DPD Kota Malang
Poster-poster tersebut berisi kalimat bernada protes yang ditujukan pada proses pemilihan dan penjaringan calon Ketua Golkar Kota Malang.
Beberapa kalimat protes tersebut seperti "Golkar Kota Malang Darurat Nilai dan Moral Serta Cacat Administrasi Save Partai Golkar".
Sebagai informasi, masa pendaftaran bakal calon ketua tersebut merupakan serangkaian dari Musda XI Golkar Kota Malang yang akan dilaksanakan pada Minggu (14/12/2025).
Salah satu kader, Bambang Sugeng mengatakan bahwa aspirasi tersebut ditujukan untuk penyelenggaran Musda XI Golkar Kota Malang.
Menurutnya, sebagian kader menganggap bahwa pelaksanaannya masih belum mengakomodir suara kader tingkat bawah secara menyeluruh.
Ia menilai bahwa kader di tingkat akar rumput kerap tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun penjaringan usulan strategis, termasuk terkait pelaksanaan Musda.
Keputusan justru dinilai lebih banyak ditentukan secara sepihak oleh pimpinan di level atas.
“Selama ini aspirasi PL (pengurus kelurahan) seperti tidak pernah diajak bicara atau dimintai usulan. Harapannya, Musda bisa berjalan baik dan benar sesuai AD/ART,” ujarnya.
Padahal, PL merupakan bagian penting dalam struktur Partai Golkar sebagai akar organisasi. Karena itu, aspirasi dari bawah seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan partai ke depan.
Menurutnya, seluruh calon yang muncul dalam dinamika Musda merupakan kader terbaik dan berkualitas.
Baca Juga : Jalan Sehat Bersama LKK, Mbak Wali Hadirkan Mobil Pelayanan Masyarakat untuk Perkuat Layanan Kelurahan
Namun, pola kepemimpinan yang terkesan sentralistis atau “tangan besi” sebaiknya dihindari agar proses kaderisasi dan demokrasi internal tetap terjaga.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, datang dari perwakilan PL di lima kecamatan di Kota Malang, di antaranya Klojen, Lowokwaru, dan Sukun, serta unsur KPBG. Mereka juga mempertanyakan rencana pelaksanaan Musda yang dialihkan ke Surabaya.
“Sebenarnya kami menginginkan Musda digelar di Kota Malang. Kondisi di sini sangat kondusif dan tidak ada kendala apa pun. Karena itu kami tidak memahami alasan pemindahan lokasi ke Surabaya,” katanya.
Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi ini bukan bentuk protes, melainkan pesan moral agar Partai Golkar di Kota Malang memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu mengayomi seluruh elemen partai.
“Golkar butuh nakhoda yang bisa mengendalikan arah partai. Kami siap mendukung sebagai kader di bawah, asal aspirasi kami tidak ditinggalkan,” pungkasnya.
Sementara itu menurut Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Kota Malang, Yuliono, aksi protes atau penyampaian aspirasi itu merupakan bentuk tindakan demokratis dari semua kader.
"Ini aksi demokratis dari kader, pengaruh tidaknya ada di Musda nanti," ujar Yuliono.
