JATIMTIMES - Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sepanjang 2025 patut mendapat apresiasi. Hingga menjelang tutup tahun 2025, realisasi pajak daerah telah mencapai 99,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 863 miliar. Angka ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah yang solid dan konsisten di tengah dinamika ekonomi perkotaan.
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan tren positif penerimaan pajak daerah. Dengan sisa target hanya 0,2 persen, pihaknya optimistis target pajak dapat terpenuhi sepenuhnya hingga akhir tahun. “Realisasi sudah 99,8 persen. Tentu kami kami optimis tercapai 100 persen di akhir tahun 2025 nanti,” kata Handi.
Baca Juga : Polemik Tembok Griya Shanta Picu Konflik antarwarga, Pemkot Malang Diminta Lebih Tegas
Pajak daerah yang menjadi tulang punggung pendapatan Kota Malang berasal dari berbagai sektor. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan, hingga Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Handi menjelaskan, sebagai kota berbasis jasa dan perdagangan, Malang tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti pertambangan. Karena itu, optimalisasi pajak sektor jasa dan perdagangan menjadi strategi utama dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Peran pajak daerah pun dinilai sangat strategis. Selain menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak juga menopang berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga penguatan sosial ekonomi masyarakat.
"Pajak ini menempati porsi 94 persen dari PAD Kota Malang yang digunakan untuk berbagai pembangunan daerah seperti pembangunan jalan hingga pembenahan sarpras," ucapnya.
Ke depan, penerimaan pajak daerah juga diproyeksikan mendukung program unggulan Wali Kota Malang, yakni Program RT Berkelas dengan alokasi Rp 50 juta per RT yang direncanakan mulai berjalan pada 2026. "Jadi pajak pada dasarnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan kembali ke masyarakat," ujarnya.
Baca Juga : Membanggakan, JatimTIMES Raih Juara 3 Media Award 2025 Magetan
Dalam mendukung transparansi dan kemudahan layanan, Bapenda Kota Malang terus mendorong digitalisasi melalui aplikasi Persada. Aplikasi ini memungkinkan monitoring dan transaksi pajak secara real time, sekaligus mempermudah wajib pajak dari berbagai sektor usaha.
Saat ini, lebih dari 1.000 unit usaha telah terhubung dengan aplikasi Persada. Bahkan, inovasi digital tersebut telah direplikasi di sejumlah daerah lain di Indonesia. “Aplikasi ini menjadi solusi untuk mempermudah transaksi pajak secara rill time,” urainya.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak, Bapenda Kota Malang rutin menggelar Gebyar Sadar Pajak setiap tahun. Pada Gebyar Sadar Pajak 2025, beragam hadiah menarik disiapkan, mulai dari hadiah utama satu unit mobil, lima tiket umrah, 12 sepeda motor, hingga perangkat elektronik seperti laptop, kulkas, televisi dan mesin cuci. "Ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang telah patuh dalam pembayaran pajaknya," tandasnya.
