JATIMTIMES - Kondisi pendidikan Indonesia kembali mendapat sorotan tajam. Guru Besar dan Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang periode 2021-2025, Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, menilai capaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, meski negara telah mengalokasikan anggaran besar melalui amanat 20 persen APBN.
Prof. Zainuddin memaparkan, data World Bank Education Global Practice tahun 2018 yang menunjukkan Vietnam mencatat skor pendidikan 525. Angka itu bahkan melampaui Hongkong dan Korea Selatan.
Baca Juga : Sertifikat Hasil TKA Asli Bisa Dicek Online, Begini Cara Verifikasi Resmi agar Tidak Tertipu
Yang menjadi ironi, Vietnam meraih capaian tinggi tersebut saat pendapatan per kapitanya hanya sekitar 2.785,7 dolar AS pada 2020. Berdasarkan ukuran ekonomi itu, Vietnam diperkirakan hanya mampu mencapai skor 394 dalam tes PISA. Namun realitas justru menunjukkan hasil jauh lebih baik.
Sebaliknya Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita 3.869,6 dolar AS diperkirakan bisa mencapai skor 422. Tetapi hasil sesungguhnya hanya berada di angka 403.
“Jika dilihat dari skala ekonomi dan besaran anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN, seharusnya Indonesia mampu meraih skor lebih tinggi dari Vietnam,” kata Zainuddin, Sabtu, (2/5/2026).
Ia menambahkan, hingga laporan tahun 2022 Indonesia masih berada di posisi terbawah dibanding sejumlah negara tetangga. Menurutnya, persoalan pendidikan nasional bukan lagi semata soal kurangnya dana, tetapi menyangkut efektivitas kebijakan, distribusi anggaran, dan orientasi pembangunan manusia.
Zainuddin lalu membandingkan Indonesia dengan Finlandia, negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Dalam Laporan Kebahagiaan Dunia 2018 yang diterbitkan Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Finlandia berada di peringkat pertama dari 156 negara.
Posisi itu naik dari urutan kelima pada 2017, menggeser Norwegia, Denmark, Islandia, dan Swiss. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator harapan hidup sehat, dukungan sosial, PDB per kapita, kebebasan, dan rendahnya korupsi.
“Sukses Finlandia tak lepas dari komitmen pemerintah terhadap layanan warganya,” tulisnya mengutip laporan Kompas edisi 16 Maret 2018.
Di sisi lain, Amerika Serikat justru menjadi contoh bahwa kekayaan tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Meski pendapatan per kapitanya terus meningkat, negara tersebut hanya berada di peringkat ke-18 dan turun dari posisi ke-14 pada tahun sebelumnya.
Prof Jeffrey Sachs dari Columbia University bahkan menyebut AS semakin kaya tetapi tidak semakin bahagia. Menurut Zainuddin, hal itu terjadi karena sistem sosial politik yang tidak kondusif.
Bagaimana dengan Indonesia. Dalam laporan yang sama, Indonesia berada di posisi ke-96 dari 156 negara. Indonesia berada di bawah Malaysia di peringkat 35, Thailand 45, Libya 70, Filipina 71, Pakistan 75, dan Vietnam 95.
Bagi Zainuddin, data itu menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi pendidikan maupun kebahagiaan masyarakat. Ia menilai kualitas tata kelola negara dan keberpihakan kebijakan jauh lebih menentukan.
“Dalam konteks anak Indonesia, alih-alih mengejar prestasi, mengatasi keberlangsungan pembelajaran di sekolah dengan baik saja masih susah,” ujarnya.
Ia juga menarik persoalan itu ke tingkat sosial yang lebih kecil. Menurutnya, kekayaan keluarga tidak otomatis membuat anak sukses dalam pendidikan. Banyak anak dari keluarga kaya justru gagal berkembang karena terlalu bergantung pada orang tua dan minim tantangan.
Sebaliknya, banyak anak desa dari keluarga sederhana justru tumbuh menjadi tokoh nasional karena terbiasa menghadapi kesulitan dan memiliki motivasi tinggi untuk mengubah masa depan.
Baca Juga : Hardiknas 2026, Bupati Situbondo Tekankan Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan
“Tantangan inilah yang kemudian membuat mereka berkemauan keras dan bercita-cita tinggi untuk meraih masa depannya,” tulisnya.
Pandangan itu, menurut Zainuddin, sejalan dengan teori Need for Achievement Motivation dari David McClelland. Dalam teori tersebut, pencapaian dinilai lebih penting daripada materi karena keberhasilan memberi kepuasan pribadi yang lebih besar dibanding sekadar pujian atau pengakuan.
Ia juga mengaitkannya dengan nilai agama, bahwa kerja harus dimulai dari niat baik, dilakukan secara ikhlas, lalu disertai usaha keras dan doa.
Sebagai jalan keluar, Zainuddin menawarkan lima agenda besar pembenahan pendidikan nasional. Pertama, sekolah harus berpihak kepada masyarakat bawah dan memberi akses lebih luas bagi kelompok miskin agar tidak terjadi diskriminasi.
Kedua, proses belajar mengajar harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, demokrasi, egalitarianisme, dan pluralisme.
Ketiga, pemerintah wajib memiliki good will dan komitmen kuat memberdayakan masyarakat miskin melalui prioritas pendidikan serta pengawasan ketat anggaran agar tepat sasaran.
Keempat, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil harus ikut menyediakan sarana pendidikan bermutu serta membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin. Dana sosial pemerintah maupun perusahaan, menurutnya, harus diprioritaskan untuk pendidikan. Kelima, seluruh komponen bangsa harus taat hukum dan menolak korupsi serta eksploitasi yang merugikan negara.
“Harmoni sosial menjadi faktor penting dalam pencapaian prestasi dan kebahagiaan suatu masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup tulisannya dengan mengutip pesan Al-Qur’an bahwa kemakmuran negeri bergantung pada keimanan dan ketakwaan penduduknya, sebagaimana termuat dalam QS Al-A’raf ayat 96 dan Al-Qashash ayat 59.
Menurutnya, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, keutuhan wilayah, bahasa persatuan, konstitusi, falsafah negara, serta sistem pemerintahan yang menjangkau seluruh tanah air. Karena itu, ia menilai tak ada alasan Indonesia terus tertinggal dalam pendidikan.
“Sudah saatnya semua komponen, pemerintah, orang tua dan masyarakat dari berbagai lapisan melibatkan diri untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi generasi bangsa ini,” pungkasnya.
