JATIMTIMES - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah proses perundingan damai dilaporkan menemui jalan buntu. Pemerintah Iran bahkan mewanti-wanti kemungkinan pecahnya konflik baru dengan Washington dalam waktu dekat.
Dilansir dari AFP, Sabtu (2/5/2026), Wakil Inspektur Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Mohammad Jafar Asadi, menuding Presiden AS Donald Trump tidak menunjukkan komitmen terhadap janji maupun kesepakatan yang pernah disampaikan.
Baca Juga : Dinkes Kota Malang Klaim Program MBG Bantu Tekan Angka Stunting
Menurut Asadi, sikap Trump yang mengkritik proposal terbaru Iran menjadi salah satu bukti bahwa negosiasi belum mengarah pada perdamaian nyata.
“Konflik baru antara Iran dan Amerika Serikat kemungkinan besar akan terjadi, dan bukti menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen pada janji atau perjanjian apa pun,” ujar Asadi seperti dikutip kantor berita Fars Iran, dilansir AFP.
Di sisi lain, Donald Trump justru menyampaikan pernyataan berbeda. Dalam surat kepada Kongres AS, ia mengklaim perang melawan Iran telah selesai setelah operasi militer mencapai batas waktu 60 hari.
Trump mengatakan tidak ada baku tembak antara pasukan AS dan Iran sejak 7 April 2026. Ia juga menegaskan bahwa permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 kini telah berakhir.
“Tidak ada baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026,” kata Trump kepada para pemimpin Kongres, dikutip AFP.
Meski begitu, pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya karena hingga kini kedua negara belum mengumumkan kesepakatan damai secara resmi.
Trump juga menyebut Iran sebenarnya ingin mencapai kesepakatan dengan AS. Namun, ia mengaku tidak puas dengan tuntutan terbaru yang diajukan Teheran melalui mediator Pakistan.
Selain itu, Trump menuding adanya ketidakharmonisan di internal kepemimpinan Iran yang membuat proses negosiasi berjalan lambat.
Tanpa menyertakan bukti, Trump menyatakan para pemimpin Iran tidak sepakat satu sama lain dan belum memiliki arah yang jelas dalam pembicaraan diplomatik.
Baca Juga : Ramai Wacana Penutupan Prodi, UB Tegaskan Kampus Tak Bisa Hanya Ikuti Kebutuhan Industri
Mengenal War Powers Resolution AS
Perdebatan terkait operasi militer terhadap Iran juga menyoroti aturan hukum di AS bernama War Powers Resolution atau UU Resolusi Perang.
Aturan yang disahkan pada 1973 itu membatasi kewenangan presiden AS mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres. Dalam aturan tersebut, operasi militer tanpa izin parlemen hanya dapat berlangsung maksimal 60 hari.
War Powers Resolution dibuat untuk memastikan keputusan perang tidak sepenuhnya berada di tangan presiden, melainkan tetap melibatkan Kongres sebagai lembaga legislatif utama di AS.
Salah satu poin paling krusial dalam aturan itu adalah batas waktu operasi militer. Jika presiden mengirim pasukan tanpa deklarasi perang atau persetujuan resmi Kongres, maka penggunaan angkatan bersenjata otomatis hanya dapat berlangsung selama 60 hari. Setelah itu, operasi harus dihentikan kecuali Kongres memberikan izin lanjutan.
Presiden juga wajib melaporkan pengerahan pasukan kepada Kongres dalam waktu maksimal 48 jam sejak operasi dimulai. Selain itu, laporan berkala harus terus disampaikan selama konflik berlangsung.
Meski Trump mengklaim konflik telah usai, pernyataan keras dari Iran menunjukkan situasi di kawasan Timur Tengah masih jauh dari stabil. Kebuntuan diplomasi berpotensi memicu ketegangan baru apabila kedua pihak gagal menemukan titik temu dalam waktu dekat.
