JATIMTIMES - Harapan masyarakat Malang Raya untuk segera mendapatkan tambahan koridor Bus TransJatim tampaknya masih harus bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini masih melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan perluasan layanan transportasi massal tersebut.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keputusan penambahan koridor baru tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemprov Jatim harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Baca Juga : Kebangkitan Angkot di Depan Mata, Investor Tunggu Lampu Hijau Pemkot Malang
Menurut Khofifah, kebutuhan layanan TransJatim saat ini tidak hanya muncul dari wilayah Malang Raya. Aspirasi serupa juga datang dari masyarakat, khususnya kalangan pekerja, di Kabupaten Pasuruan.
"Ada permintaan dari buruh soal bus TransJatim yang untuk (koridor) Pasuruan tetapi saya menyampaikan ada juga yang memiliki kebutuhan di Malang (Malang Raya), kami masih perlu menghitung anggarannya," kata Khofifah belum lama ini.
Ia menjelaskan, Malang Raya merupakan salah satu kawasan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Aktivitas pendidikan, pariwisata, perdagangan hingga sektor bisnis yang terus berkembang membuat kebutuhan transportasi publik semakin meningkat setiap tahunnya.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur, layanan TransJatim koridor Malang Raya menunjukkan tren penggunaan yang cukup tinggi. Selama Mei 2026, jumlah penumpang tercatat mencapai 79.504 orang atau rata-rata 2.839 penumpang setiap hari.
Saat ini, layanan TransJatim di Malang Raya baru dilayani satu koridor yang menghubungkan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang, kawasan Dau di Kabupaten Malang, hingga Terminal Batu di Kota Batu. Padahal, dalam rencana pengembangan jangka panjang, kawasan Malang Raya diproyeksikan memiliki tiga koridor layanan.
Meski demikian, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan transportasi publik di Pasuruan. Keberadaan kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) menjadi salah satu alasan kuat karena setiap hari ribuan pekerja melakukan mobilitas menuju kawasan tersebut.
Khofifah mencontohkan keberhasilan layanan TransJatim di wilayah Mojokerto yang dinilai mampu membantu aktivitas para pekerja menuju kawasan industri Ngoro.
Baca Juga : Pantau Pengambilan PIN di Malang, Komisi E DPRD Jatim: SPMB 2026 On The Track
"Seperti ketika di Mojokerto, mereka (pekerja) merasa terbantu ketika ada TransJatim yang melintas ke sentra industri di Ngoro," ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk mengukur kebutuhan riil masyarakat sebelum menentukan daerah mana yang menjadi prioritas pengembangan koridor baru TransJatim.
"Iya nanti malam (kemarin, red) kami akan melaksanakan rapat di Grahadi," pungkasnya.
Kajian tersebut menjadi langkah penting agar pengembangan layanan TransJatim dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
