JATIMTIMES – Ambruknya harga telur di tingkat peternak rakyat mendapat atensi serius dari DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi B DPRD Jatim Erma Susanti tak ingin persoalan ini berlarut-larut dan mendorong adanya solusi nyata.
Guna menyelamatkan nasib para peternak yang kian terimpit dan terancam gulung tikar, legislatif mendesak pemerintah di berbagai tingkatan untuk segera mengintervensi hulu hingga hilir sektor peternakan, mulai dari pemberian subsidi pakan hingga mengoptimalkan serapan komoditas telur ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Lamongan, Dukung Perombakan Jajaran Pimpinan Badan Gizi Nasional
Sebagai langkah taktis, Komisi B DPRD Jatim mengendakan pemanggilan dinas terkait dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk meminta kejelasan langsung mengenai langkah kedaruratan yang disiapkan pemerintah daerah. "Komisi B memang rencana demikian (memanggil dinas terkait)," ujar Erma Susanti, Rabu (3/6/2026).
Erma menegaskan, hancurnya harga telur di tingkat peternak mandiri tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. Ia sangat sependapat bahwa penyelamatan peternak harus dikepung dari dua sisi: memangkas biaya produksi lewat subsidi pakan di hulu, dan memperbesar pasar lewat kebijakan kuota penyerapan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di hilir.
"Memang perlu, khususnya subsidi pakan ayam, agar peternak tidak colaps. Juga kebijakan BGN penyerapan telur dalam menu diperbanyak," jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Urgensi tindakan dewan ini berkaca pada gelombang protes nyata di lapangan. Skala krisis di tingkat akar rumput terpotret jelas di Kabupaten Blitar, di mana para peternak rakyat dari wilayah Blitar Raya, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Senin (1/6/2026).
Sebagai bentuk ekspresi keprihatinan sekaligus protes atas anjloknya harga dari kandang, mereka membagikan sekitar 1 juta butir telur secara gratis kepada masyarakat. Telur-telur tersebut diangkut menggunakan konvoi 200 unit mobil pickup.
Para peternak mandiri disebut telah merugi selama dua bulan terakhir akibat jepitan efek gunting: harga jual telur terus merosot sementara harga komponen pakan utama tetap melambung tinggi. Saat ini, harga telur di tingkat peternak hancur di angka Rp21.000 per kilogram. Angka ini terpaut jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang idealnya berada di kisaran Rp24.500 sampai Rp26.500 per kilogram.
Baca Juga : DPRD Surabaya Minta Tak Ada Anak Putus Sekolah dalam SPMB 2026
Kondisi psikologis peternak kian tertekan oleh adanya wacana dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berencana menggandeng investor asing untuk masuk ke sektor budidaya ayam petelur. Para peternak berharap harga pakan standar dan harga telur sesuai HAP yaitu Rp24.500 per kilogram sampai Rp26.500 per kilogram.
Menyikapi hantaman eksternal yang dihadapi peternak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyatakan telah menyiapkan skema bantalan ekonomi guna meringankan beban biaya produksi.
Pemprov Jatim kini tengah mematangkan skema subsidi harga jagung—sebagai bahan baku pakan utama—melalui jaringan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang disinergikan langsung dengan Kementerian Pertanian. Skema ini diharapkan mampu menekan ongkos operasional di tengah tren rendahnya harga jual telur di pasar regional.
