JATIMTIMES - Pemerintah resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Keputusan ini langsung memunculkan pertanyaan publik, terutama soal alasan di balik kebijakan yang dinilai cukup mendadak tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bukan sekadar karena sekolah libur, melainkan bagian dari langkah pemerintah untuk membenahi sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program. “Ada permasalahan hukum, ada permasalahan tata kelola,” ujar Qodari saat ditemui di Kompas Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga : SPMB SMP Jalur Prestasi Dibuka Hari Ini, Calon Siswa dan Wali Wajib Cermati Syaratnya
Menurutnya, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memandang perlu dilakukan moratorium sementara agar proses evaluasi bisa berjalan lebih menyeluruh. Langkah ini juga ditujukan untuk memperbaiki sistem agar pelaksanaan MBG ke depan lebih tertata dan sesuai kondisi di lapangan. “Supaya nanti kalau aktif lagi, insyaAllah nanti akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah ada,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak yang terdampak maupun yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tersebut.
Keputusan penghentian sementara ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam rangka Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Seluruh dapur atau SPPG dipastikan tidak beroperasi selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari sebelumnya mengatakan kebijakan ini diambil untuk standardisasi tata kelola sekaligus efisiensi sumber daya.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud untuk standardisasi tata kelola operasional dan efisiensi sumber daya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas TV, Kamis (18/6/2026).
Selama masa tersebut, siswa penerima manfaat tidak akan mendapatkan penyaluran MBG. Selain itu, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak menerima insentif operasional harian sebesar Rp 6 juta.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai sorotan dari pelaku usaha dapur MBG yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur.
Baca Juga : Isi Liburan Dispendik Surabaya Ajak Siswa dengan Pengalaman Baru dan Ingatkan Patuhi Jam Malam
Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengatakan banyak mitra sudah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur, membeli peralatan, hingga menyiapkan kendaraan distribusi sesuai standar pemerintah.
Ia juga menyoroti kondisi mitra yang masih harus menanggung cicilan pinjaman bank meski operasional dihentikan. “Teman-teman mitra banyak yang menggunakan dana pihak ketiga. Kalau pinjaman bank kan tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan,” ujarnya di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Makhrus menambahkan, fasilitas dapur tetap harus dirawat selama masa penghentian dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain, sehingga beban biaya tetap berjalan tanpa pemasukan.
Karena itu, GAPEMBI Jatim berharap pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya dukungan atau insentif selama masa jeda operasional. “Kami berharap ini bisa dikaji. Karena dapurnya tidak dipakai, tidak operasional, tetapi fasilitas tetap harus dijaga. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap berjalan,” katanya.
Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi bagian dari proses evaluasi pemerintah. Harapannya, setelah masa libur sekolah berakhir, program dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih rapi, efektif, dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
