JATIMTIMES – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengusulkan sekitar 2.100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 mendapat perhatian serius dari legislatif. Komisi A DPRD Jatim mengingatkan agar penambahan aparatur baru tersebut tidak menjadi beban jangka panjang yang mengganggu kesehatan keuangan daerah.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menegaskan bahwa regenerasi ASN memang menjadi kebutuhan organisasi seiring banyaknya pegawai yang pensiun. Namun, ia mewanti-wanti agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif, terukur, dan mutlak disesuaikan dengan kapasitas anggaran Pemprov Jatim.
Baca Juga : Sebut WTP Pepesan Kosong, Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim Soroti Dana Nganggur di Bina Marga
"Komisi A DPRD Jawa Timur memahami bahwa regenerasi ASN merupakan kebutuhan organisasi. Tetapi setiap kebijakan penambahan ASN harus tetap sejalan dengan kemampuan fIskal daerah," tegas Dedi, dikonfirmasi Kamis (2/7/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa belanja pegawai bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan komitmen anggaran jangka panjang yang akan terus mengikat keuangan daerah. Dedi menekankan, ruang fiskal APBD harus tetap dijaga agar cukup membiayai program pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Jangan sampai birokrasi bertambah besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ikut meningkat," ungkap legislator asal Dapil Jatim II Sidoarjo ini.
"Yang dibutuhkan Jawa Timur bukan sekadar menambah jumlah aparatur, tetapi menghadirkan aparatur yang produktif, profesional, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern," lanjut Dedi.
Ia pun menutup rekomendasinya dengan menegaskan prioritas anggaran. Ia menekankan prinsip sederhana, bahwa APBD harus bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Belanja pegawai memang penting, tetapi belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Keseimbangan ini harus dijaga agar Jawa Timur terus tumbuh, maju, dan semakin sejahtera," tandasnya.
Pemprov Jatim hingga saat ini belum membuka pendaftaran CASN 2026 secara resmi. Hal tersebut dikarenakan usulan formasi yang diajukan masih dalam tahap evaluasi dan menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa seluruh usulan kebutuhan pegawai tersebut telah disampaikan ke Jakarta.
"Sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari Kementerian PANRB, sehingga belum dibuka. Nanti kalau sudah ada kabar, akan saya sampaikan," kata Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun.
Baca Juga : Unisba Blitar Sabet Juara 1 Nasional Kosabangsa Melalui Program Pemberdayaan Pantai Pudak
Yuyun mengungkapkan bahwa jumlah sekitar 2.100 formasi yang diajukan Pemprov Jatim tahun ini sebenarnya masih berada di bawah akumulasi jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas sepanjang tahun 2026.
"Jumlah formasi yang kami usulkan berada di bawah jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas. Tahun ini jumlah pegawai yang purna tugas sekitar 2.100 orang," terangnya.
Lebih lanjut, BKD Jatim menjelaskan bahwa penyusunan formasi tahun ini sangat memprioritaskan jabatan-jabatan teknis spesifik yang membutuhkan kompetensi khusus di lapangan, salah satunya di sektor pelayanan panti sosial.
"Kami masih membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus untuk merawat lansia, termasuk memandikan lansia, maupun merawat anak-anak. Pekerjaan seperti ini membutuhkan perhatian dan keahlian tersendiri," urai Yuyun.
Selain tenaga sosial, kebutuhan mendesak juga ada pada sektor infrastruktur, yakni tenaga laboratorium di bawah Dinas PU Bina Marga yang bertugas melakukan pengujian mutu konstruksi jalan raya.
"Pemprov Jatim memerlukan tenaga laboratorium pada bidang PU Bina Marga yang mampu melakukan pengujian kualitas konstruksi jalan, termasuk menentukan spesifikasi ketebalan aspal untuk meningkatkan kualitas infrastruktur," tambahnya.
Sementara untuk sektor pendidikan, Yuyun memastikan pemenuhan kuota guru tetap dihitung secara cermat agar seimbang dengan kebutuhan riil sekolah di seluruh wilayah Jawa Timur. "Untuk guru juga sama. Nanti semuanya akan kami hitung secara berimbang sesuai dengan kebutuhan," pungkas Yuyun.
