JATIMTIMES - Ekonomi Kota Malang sudah berubah jauh dibanding satu dekade lalu. Namun, perubahan itu tidak seluruhnya ikut terekam dalam data pemerintah. Buktinya muncul dalam Sensus Ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang kini harus memburu pelaku ekonomi digital yang sebelumnya belum tertangkap dalam Sensus Ekonomi 2016.
Konten kreator, YouTuber, pemilik toko online hingga pengemudi ojek online menjadi kelompok baru yang masuk pendataan. Mereka tumbuh sebagai bagian dari ekonomi masyarakat, tetapi sebelumnya belum menjadi bagian dari potret sensus ekonomi.
Baca Juga : Sapta Rona Pesona 2026 Resmi Digelar, BI Malang Satukan Potensi 7 Daerah
Kepala BPS Kota Malang Umar Sjaifudin mengatakan, petugas tidak hanya mendatangi sasaran yang sudah tercantum dalam prelist. Mereka juga diminta menemukan aktivitas ekonomi baru yang belum tercatat.
“Teman-teman di lapangan selain meng-update yang ada di prelist, juga ada tambahan baru yang belum ada di prelist. Harus datang secara sensus, door to door, dari bangunan satu ke bangunan lain, dari rumah tangga satu ke rumah lain sampai 100 persen,” ujar Umar, Kamis (30/7/2026).
Persoalannya, perubahan ekonomi ternyata bergerak jauh lebih cepat dibanding siklus sensus. Dalam rentang sepuluh tahun, muncul berbagai profesi dan model usaha yang sebelumnya nyaris tidak terlihat dalam statistik ekonomi konvensional.
“Sepuluh tahun lalu belum ada seperti itu, belum tertangkap saat Sensus Ekonomi 2016. Harapannya tahun ini bisa ditangkap, usaha online di masyarakat seperti konten kreator, YouTuber dan sebagainya,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat Sensus Ekonomi 2026 menjadi semacam upaya memperbarui cara pemerintah melihat ekonomi masyarakat. Sebab, jika aktivitas ekonomi baru tidak masuk data, pemerintah berisiko membaca struktur ekonomi dengan kacamata yang sudah kedaluwarsa.
Padahal, data tersebut nantinya digunakan untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Kesalahan membaca struktur ekonomi berpotensi membuat kebijakan tidak sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah aktif menggerakkan perekonomian.
BPS Kota Malang menargetkan sekitar 460 ribu unit menjadi sasaran sensus. Jumlah tersebut mencakup sekitar 250 ribu kepala keluarga dan sekitar 140 ribu unit usaha.
Baca Juga : Indeks Ketimpangan Gender Kota Batu Menurun, Keterwakilan Perempuan di Gedung Dewan Stagnan
Pendataan tidak hanya dilakukan di rumah. Pasar, mal dan berbagai pusat aktivitas ekonomi juga disasar untuk memastikan pelaku usaha yang beraktivitas secara fisik maupun digital masuk dalam pendataan.
Informasi yang digali pun tidak sebatas jumlah usaha. BPS turut mendata pendapatan, status kepemilikan rumah, penggunaan listrik hingga aset. Hingga Kamis, progres pendataan mencapai 67,8 persen atau setara dengan rata-rata nasional. BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk mengejar seluruh sasaran.
Umar menegaskan, kualitas data menjadi tantangan utama. Sebab, sensus bukan sekadar mengejar angka jumlah usaha, tetapi memastikan wajah ekonomi Kota Malang benar-benar tergambarkan.
“Sensus ekonomi ini selain mendata kuantitasnya, tentunya yang terpenting adalah kualitas data. Sehingga nanti kelihatan betul Kota Malang itu struktur ekonominya seperti apa,” pungkasnya.
Dengan masuknya ekonomi digital dalam sensus, BPS kini mencoba mengejar perubahan yang selama sepuluh tahun berkembang di depan mata.
