JATIMTIMES – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menagih keadilan postur penganggaran dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan juru bicara Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan.
Pihaknya mendorong adanya tambahan alokasi anggaran secara signifikan bagi sektor-sektor perekonomian vital, khususnya pertanian dan perikanan, yang dinilai belum mendapatkan porsi seimbang dibanding kontribusinya.
Baca Juga : Bootcamp Road To #Cari_Aman Academy, MPM Honda Jatim Ajak Generasi Muda Jadi Agen Keselamatan
Ony mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II tahun 2026 mencatatkan kinerja positif sebesar 5,72 persen secara tahunan, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.
Berdasarkan data Atas Dasar Harga Berlaku, sektor-sektor mitra kerja Komisi B menjadi tulang punggung utama dengan menyumbang sekitar 66,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
"Artinya, sebagian besar aktivitas ekonomi daerah kita ditopang oleh sektor-sektor tersebut. Karena itu, perhatian terhadap sektor-sektor ini juga harus sebanding dengan perannya dalam perekonomian Jawa Timur," ujar Ony pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (31/8/2026).
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang disiapkan dalam P-APBD 2026. Total anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi B hanya dialokasikan sebesar Rp1,36 triliun, atau sekadar 4,56 persen dari total Rancangan P-APBD Jawa Timur 2026.
Kendati mengalami kenaikan nominal 8,69 persen dari APBD Murni 2026, nilai tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menjawab tantangan daerah, seperti penguatan swasembada pangan hingga mitigasi ancaman El Nino.
Guna menyeimbangkan postur tersebut, Komisi B mendorong penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor produktif. Komisi B mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp30,1 miliar untuk Dinas Kelautan dan Perikanan guna mendongkrak produktivitas budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil ikan.
Baca Juga : Tanggapi Keluhan Jalan Rusak, Pemkab Magetan Kucurkan Rp55 Miliar di PAPBD 2026
Sementara untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Komisi B mengusulkan tambahan anggaran Rp14 miliar untuk memperkuat akses irigasi, bantuan alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi demi menyokong swasembada pangan daerah. Usulan tambahan juga diajukan untuk mitra lainnya, seperti Dinas Peternakan sebesar Rp25 miliar dan Dinas Kehutanan sebesar Rp13,5 miliar.
"Pada akhirnya yang kami harapkan bukan sekadar peningkatan anggaran, tetapi bagaimana anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran, dapat segera dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur," tegas Ony.
