JATIMTIMES - Di tengah reruntuhan Mataram yang dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan manuver kekuasaan, muncul sosok tangguh dari istana Kartasura, Pangeran Arya Balitar yang dikenal pula sebagai Arya Blitar atau Pangeran Blitar. Ia bukan sekadar pangeran biasa, melainkan putra langsung Susuhunan Pakubuwana I dan menjadi ujung tombak militernya dalam menumpas sisa kekuatan loyalis Amangkurat III. Namanya diabadikan sebagai penutup tirai kekuasaan raja buangan yang sempat mencabik-cabik tubuh kerajaan.
Setelah kekalahan Amangkurat III dalam perang saudara dan pengungsian panjang hingga ke Blitar, posisi politik Pakubuwana I belum sepenuhnya stabil. Meskipun telah naik takhta berkat dukungan Kompeni Belanda, legitimasi Pakubuwana I masih dibayang-bayangi oleh sisa kekuatan Amangkurat III di Jawa Timur. Dalam kondisi inilah, Arya Blitar tampil sebagai pelaksana strategi politik sekaligus pemegang mandat spiritual dan militer ayahandanya.
Ketika kabar menyebar bahwa Amangkurat III menyatakan menyerahkan diri kepada Belanda, Pakubuwana I melihat peluang strategis untuk merengkuh kembali pusaka-pusaka kerajaan yang masih berada di tangan musuh lamanya itu. Tugas itu tidak dipercayakan kepada sembarang orang, melainkan kepada Arya Blitar sendiri. Sang pangeran muda diberangkatkan ke Blitar dan Malang, bukan hanya untuk menjemput senjata pusaka seperti tombak Kyai Baru, keris Kyai Belabar, dan Kyai Gondil, tetapi juga untuk memastikan loyalis Amangkurat III tidak lagi memiliki basis kekuasaan di wilayah timur.
Perlu dipahami bahwa Pangeran Arya Blitar yang dimaksud di sini adalah Raden Mas Sudomo, putra langsung Susuhunan Pakubuwana I. Ia bukanlah adipati yang memerintah di Blitar, melainkan pangeran istana Kartasura. Gelar “Blitar” yang disandangnya berasal dari garis ibunya, Ratu Mas Blitar dari Madiun, yang mewarisi gelar tersebut dari leluhurnya, Panembahan Juminah atau Pangeran Blitar I. Dalam struktur bangsawan Mataram, gelar “Blitar” diwariskan secara turun-temurun di antara keturunan Panembahan Juminah, putra Panembahan Senapati dan Retna Dumilah, Ratu Madiun. Pada masa pemerintahan Pakubuwana I, gelar ini berada di tangan Raden Mas Sudomo, yang kelak dikenal sebagai Pangeran Arya Blitar, sekaligus musuh utama Amangkurat III.
Di luar tokoh ini, sejarah Blitar juga mengenal sosok lain bernama Arya Balitar. Namun, Arya Balitar yang dimaksud bukanlah Raden Mas Sudomo. Tokoh ini adalah seorang adipati Blitar pada masa Kesultanan Demak, putra Raden Kusen, Adipati Terung, sekaligus adik Raden Patah, raja pertama Demak. Dengan demikian, Arya Balitar, yang dalam cerita rakyat Blitar dikenal sebagai Arya Blitar, adalah saudara Adipati Sengguruh sekaligus bagian dari trah awal Demak yang berperan penting dalam memperluas pengaruh politik Kesultanan Demak di wilayah timur Jawa.

Kita kembali ke pembahasan Perang Suksesi Jawa pertama. Amangkurat III tidak mudah tunduk. Ketika utusan Arya Blitar menyampaikan permintaan resmi penyerahan pusaka, sang mantan raja menanggapi dengan nada marah dan penuh kecurigaan. Ia menolak menyerahkan pusaka, bahkan menyatakan bahwa dirinya telah mendapat undangan resmi dari Kompeni Belanda untuk menuju Surabaya dan akan disambut dengan kehormatan. Ia meyakini bahwa dirinya akan dikembalikan ke takhta Kartasura oleh kekuatan asing itu.
Sementara itu, Arya Blitar menerima kabar tersebut dengan kemarahan yang tertahan. Ia mencium tipu muslihat. Dalam naskah Babad Kartasura, dikatakan, "Kalau aku tahu dia berbohong demikian, pasti kuremas mulutnya. Maka dia tidak akan kekal menjadi raja karena tidak tulus ucapannya."
Kemarahan Arya Blitar semakin menjadi ketika tahu bahwa salah satu eks-loyalis Amangkurat III, Arya Pulangjiwa, yang sebelumnya juga pernah menyandang nama "Arya Blitar", telah melarikan diri dari tahanan.
Arya Pulangjiwa dahulu merupakan pejabat penting pada masa pemerintahan Amangkurat III. Ia pernah menyandang gelar Arya Blitar, sebelum kemudian diganti oleh Pakubuwana I karena nama tersebut telah lebih dahulu menjadi gelar resmi putranya: Arya Balitar, atau Arya Blitar.
Penggantian nama ini menyulut rasa sakit hati yang mendalam, mendorong Arya Pulangjiwa membelot ke pihak musuh. Kini, Kompeni hendak menyerahkannya kepada Arya Blitar.
Namun, Arya Pulangjiwa kabur ke hutan Pasuruhan sebelum sempat diserahkan. Atas instruksi Arya Blitar, dua perwira kepercayaannya, Ki Tumenggung Suralaya dan Ki Barebes, ditugasi memburu pelarian itu. Setelah penelusuran intensif, Arya Pulangjiwa ditemukan, ditangkap, dan dipenggal di hutan. Kepalanya dibawa ke Malang sebagai bukti eksekusi atas pengkhianat dan penista legitimasi nama kerajaan.
Tidak berhenti di situ, Arya Blitar melanjutkan ekspedisinya ke jantung kekuatan loyalis Amangkurat III. Kota Malang dan wilayah Pasuruan dibersihkan dengan operasi militer berskala besar. Rumah-rumah yang diduga menjadi tempat perlindungan para pengikut Amangkurat III dibakar. Barisan pasukan Adipati Wiranagara dibubarkan, sebagian ditawan, dan sebagian lainnya melarikan diri ke hutan.
Wilayah timur benar-benar dikuasai. Putri-putri dari keluarga elite Malang dan Pasuruan yang tertangkap diboyong ke Kartasura untuk dipersembahkan kepada Pakubuwana I sebagai tanda kemenangan dan supremasi kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti Ki Wiraguna, Mandurareja, Arya Tiron, dan Mangunagara juga ditawan dan dibawa sebagai bukti nyata berakhirnya pengaruh politik Amangkurat.
Arya Blitar kemudian mengirim laporan lengkap kepada ayahandanya. Surat itu menyatakan bahwa seluruh wilayah Jawa Timur kini berada di bawah kendali penuh Kartasura. Dalam surat itu pula dijelaskan nasib para tokoh penting, termasuk alasan mengapa Arya Pulangjiwa harus dibunuh karena melarikan diri.
Pakubuwana I membaca surat itu dengan penuh perenungan. Ia memuji keberhasilan putranya, tetapi juga menunjukkan sikap spiritual yang mendalam. Kepada Patih Cakrajaya, ia berkata, "Walaupun pusaka di Tanah Jawa ini diangkut ke luar Jawa, baik berupa bende, tombak, ataupun keris, aku percaya tidak menjadikan arah melintang ataupun bencana, asal masih ada hamba sahaya di Kadilangu serta Masjid di Demak." Sebuah pernyataan yang mencerminkan pandangan kosmologis dan mistis atas kekuasaan dan legitimasi di Jawa.

Setelah Arya Blitar kembali ke Kartasura, ia mendapat sambutan hangat. Dalam upacara agung di balairung istana, Pakubuwana I memeluk putranya dengan bangga. "Anakku, aku berbesar hati karena ternyata anda dapat memenangkan peperangan," katanya. Sebuah pengakuan resmi bahwa peran Arya Blitar bukan sekadar pelaksana tugas, melainkan perpanjangan tangan legitimasi kekuasaan Kartasura.
Tidak hanya itu, Pakubuwana I juga melakukan restrukturisasi elite politik dan militer. Para tokoh yang berjasa diberi ganjaran berupa wilayah dan jabatan. Di antaranya, Wirasantika diangkat menjadi Bupati Jipang, Citrasoma menjadi Adipati Jepara, dan anak-anak Panembahan Mandura seperti Cakranagara dijadikan Patih di Madura. Sedangkan para tahanan politik seperti Mandurareja dan Wiraguna diberi gelar baru: Dipanegara dan Martadipa.
Penataan ini menunjukkan bahwa kemenangan Arya Blitar bukan sekadar militeristik, tetapi bagian dari desain besar Pakubuwana I dalam menyusun ulang struktur kekuasaan pasca-perang saudara. Arya Blitar memainkan peran strategis, bukan hanya sebagai komandan lapangan, tetapi juga sebagai simbol pemulihan martabat istana.
Dalam perspektif historiografi kritis, Arya Blitar mewakili tipikal bangsawan muda Kartasura yang tumbuh di bawah tekanan kolonial dan trauma konflik saudara. Ia dibentuk oleh zaman yang menuntut loyalitas, kejam terhadap pengkhianatan, dan piawai membaca permainan kekuasaan kolonial. Ia bukan sekadar prajurit istana, tetapi sekaligus agen ideologis kerajaan yang sedang berusaha pulih dari luka dalam.
Sejarah mencatat bahwa setelah kampanye Arya Blitar, Kartasura memasuki masa tenang. Kompeni Belanda tetap menjadi pemain utama di balik layar, namun Pakubuwana I berhasil memulihkan wajah kerajaan sebagai pusat legitimasi politik Jawa. Dan di balik itu semua, bayang-bayang keberhasilan Arya Blitar tetap mengabadi sebagai penanda bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan di atas singgasana, tetapi juga ditegakkan lewat pedang dan akal.
Pangeran Arya Blitar adalah simbol dari anak zaman yang mewarisi warisan politik penuh luka, namun mampu menjadikannya alat konsolidasi kekuasaan. Namanya layak ditempatkan dalam barisan pangeran-pangeran Mataram yang berperan penting menutup babak kelam dan membuka jalan menuju kestabilan dinasti baru.
Namun, sejarah kerap menyimpan ironi. Peran sebagai pengokoh tahta tidak membuat kisah Arya Blitar berakhir dalam damai. Beberapa tahun kemudian, ia kembali muncul di panggung sejarah, bukan sebagai pendamai melainkan sebagai aktor utama dalam pusaran konflik dinasti yang menguji kembali kesetiaan dan darah biru yang diwarisinya.
Pangeran Arya Blitar: Dari Putra Mahkota Harapan Menjadi Pemberontak Dinasti
Di antara reruntuhan agung Mataram yang tersaruk oleh badai intrik dan prahara suksesi, muncul sosok pangeran muda dari jantung istana Kartasura, Pangeran Arya Blitar. Dalam sejarah yang penuh gejolak, nama ini kerap disalahpahami sebagai merujuk pada tokoh-tokoh yang berasal dari Blitar atau pernah memerintah di sana. Padahal, Pangeran Arya Blitar sejatinya adalah bangsawan utama keraton, putra kandung Susuhunan Pakubuwana I dengan permaisuri bergelar Ratu Mas Blitar, keturunan langsung dari trah Panembahan Juminah, putra Retna Dumilah dan Panembahan Senapati. Gelar “Blitar” yang melekat padanya tidak menunjuk pada wilayah kekuasaan administratif, melainkan merupakan gelar kebangsawanan yang diwariskan secara turun-temurun dari garis darah biru penguasa Madiun.
Kanjeng Ratu Mas Blitar, yang sebelumnya bergelar Gusti Kanjeng Ratu Puger, adalah permaisuri Susuhunan Pakubuwana I sekaligus leluhur dari empat trah utama penguasa Jawa: Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Beliau berasal dari garis keturunan bangsawan agung Madiun yang memiliki akar langsung pada trah Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Mataram Islam.
Garis keturunan ini bermula dari Sultan Trenggana, Raja ketiga Demak, yang menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun putri Sunan Kalijaga. Dari perkawinan tersebut lahir dua jalur darah penting. Jalur pertama melalui Ratu Mas Cempaka yang menjadi permaisuri Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir Raja Pajang. Dari perkawinan ini lahir Pangeran Benowo yang menurunkan Dyah Ayu Banowati, kelak menjadi permaisuri Panembahan Hanyakrawati bergelar Ratu Mas Hadi. Jalur kedua melalui Pangeran Timur yang bergelar Ronggo Jumeno, Bupati pertama Madiun di bawah kekuasaan Pajang. Pangeran Timur menikah dengan Ratu Timur, adik Arya Penangsang, dan dari perkawinan ini lahir Ratu Ayu Ratna Jamila yang lebih dikenal sebagai Retno Dumilah, seorang tokoh perempuan pejuang Madiun.
Retno Dumilah menikah dengan Panembahan Senapati, pendiri Mataram Islam, dan melahirkan Kanjeng Pangeran Adipati Juminah, yang lebih dikenal sebagai Panembahan Juminah, Bupati Madiun pada tahun 1601 hingga 1613.
Panembahan Juminah adalah paman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah wafatnya Panembahan Prabhu Hadi Hanyakrawati, Sultan Agung menikahkan ibundanya, Ratu Mas Hadi, dengan Panembahan Juminah. Dari perkawinan ini lahir Pangeran Adipati Balitar II, Bupati Madiun pada tahun 1645 hingga 1677. Pangeran Adipati Balitar II menurunkan Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel III, Bupati Madiun pada tahun 1677 hingga 1703, yang kemudian menurunkan Pangeran Arya Balitar IV, Bupati Madiun pada tahun 1704 hingga 1709. Dari Pangeran Arya Balitar IV inilah lahir Kanjeng Ratu Mas Balitar atau Gusti Kanjeng Ratu Poeger, yang kelak menjadi permaisuri Susuhunan Pakubuwana I.

Dari perkawinan Kanjeng Ratu Mas Blitar dengan Pakubuwana I lahir Gusti Raden Mas Suryaputra yang naik takhta sebagai Sunan Amangkurat IV, Gusti Raden Mas Sasangka yang bergelar Pangeran Adipati Purbaya, dan Gusti Raden Mas Sudomo yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Blitar.
Sebagai pahlawan keluarga istana, Arya Blitar memainkan peran penting dalam ekspedisi militer ke Jawa Timur setelah kekalahan Amangkurat III dalam Perang Suksesi Jawa I. Ia memimpin penumpasan para loyalis Mataram lama, termasuk perburuan pusaka dan penghancuran sisa kekuatan Amangkurat III di wilayah Malang dan Pasuruan. Tindakannya sangat keras, bahkan sampai mengeksekusi tokoh-tokoh penting seperti Arya Pulangjiwa, mantan pejabat tinggi Amangkurat III yang pernah menyandang nama Arya Blitar sebelum Pakubuwana mencabut dan memberikannya kepada pihak lain. Sejak saat itu, gelar Arya Balitar atau Arya Blitar menjadi milik eksklusif sang pangeran muda, sekaligus simbol lahirnya garis kekuasaan baru di bawah Dinasti Pakubuwana.
Namun, seiring berlalunya waktu dan naiknya Amangkurat IV ke tampuk takhta pada tahun 1719, posisi Arya Blitar berubah drastis. Bersama saudara seayahnya, Pangeran Purbaya, ia merasa terpinggirkan oleh kekuasaan baru yang dibentuk di Kartasura. Dinamika politik internal istana berubah: jaringan kekuasaan lebih condong kepada kelompok pendukung Amangkurat IV, yang diangkat dengan restu penuh VOC.
Sumber konflik bukan sekadar persaingan keluarga, tetapi berakar pada sengketa hak waris teritorial dan simbolik. Dua wilayah strategis, yaitu Jagaraga dan Blora, yang sebelumnya menjadi apanage atau tanah lungguh warisan Pakubuwanan, diambil alih secara sepihak oleh Sunan Amangkurat IV. Dalam budaya keraton Jawa, apanage bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga lambang kedaulatan dan legitimasi politik. Perebutan ini berarti pemangkasan hak politik dan martabat Pangeran Blitar sebagai pewaris sah trah utama Pakubuwanan, sekaligus penistaan simbolis terhadap posisinya sebagai anak dari istri utama raja. Tidak mengherankan jika perasaan sakit hati itu berkembang menjadi benih pemberontakan.
Merasa tidak memperoleh keadilan di istana dan belum memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menghadapi Kartasura dan VOC secara terbuka, Pangeran Blitar memilih menyingkir ke Kartasekar, bekas keraton Karta peninggalan Sultan Agung di wilayah Bantul. Kawasan ini strategis, cukup jauh dari jangkauan pengawasan istana, namun memiliki potensi logistik dan dukungan lokal yang kuat. Di sanalah ia mengambil langkah besar dengan mendeklarasikan diri sebagai raja tandingan bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana.
Deklarasi ini bukan sekadar simbolik. Kartasekar dijadikan pusat pemerintahan alternatif lengkap dengan struktur birokrasi dan jaringan persekutuan politik. Dukungan yang diterima Pangeran Blitar sangat luas, menunjukkan bahwa perpecahan internal Mataram pasca Pakubuwana I bukan perkara pribadi semata, tetapi juga menyangkut ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan pusat yang telah terlalu bergantung pada VOC.
Dalam perjuangannya, Pangeran Arya Blitar tidak berdiri sendiri. Dukungan mengalir dari berbagai tokoh bangsawan dan panglima daerah yang merasa terpinggirkan oleh tatanan kekuasaan baru di Kartasura, terutama setelah naiknya Sunan Amangkurat IV yang didukung penuh VOC. Salah satu pendukung utama adalah Arya Dipanagara, atau Panembahan Herucakra, seorang bangsawan tinggi yang memiliki kharisma kuat di kalangan priyayi spiritualis, dikenal karena pengaruh intelektualnya serta jaringan luas dengan pesantren. Pangeran Purbaya, adik kandung Pangeran Blitar, turut bergabung dalam perlawanan, terdorong oleh kekecewaan karena hak dan posisinya di istana diabaikan oleh pemerintahan baru yang lebih mengutamakan loyalitas politik daripada garis keturunan dan pengalaman.

Dari wilayah pesisir muncul Arya Jaya Puspita, bangsawan penting dengan basis loyalis kuat dan hubungan erat dengan saudagar pelabuhan. Kekuatan lapis kedua datang dari Panji Surenggana, Panji Kartayuda, Raden Jimat, dan Adipati Natapura, masing-masing membawa pasukan dan pengaruh regional yang signifikan. Perlawanan juga diperkuat tokoh militer seperti Surapati, Suradilaga, dan Jaka Tangkeban, yang dikenal berpengalaman di medan perang. Sewa Nagara, pemimpin lokal dengan reputasi keras menentang dominasi VOC, turut menyatakan kesetiaannya kepada gerakan Kartasekar.
Gabungan kekuatan ini menjadi koalisi yang berbahaya bagi Kartasura. Dalam laporan arsip VOC, gerakan Pangeran Blitar dikategorikan sebagai ancaman terkoordinasi terhadap Kartasura karena melibatkan resistensi kolektif dari elite lokal yang kecewa pada istana yang telah jatuh ke dalam kendali Kompeni. Bagi para priyayi lama dan pemimpin wilayah yang merasa memiliki hak historis dan spiritual atas tanah Jawa, keberpihakan Kartasura kepada VOC dianggap sebagai pengkhianatan terhadap warisan Mataram Islam.
Dukungan terpenting datang dari ibunda Pangeran Arya Blitar, Ratu Mas Blitar. Dalam kapasitasnya sebagai ibu suri, ia memiliki pengaruh moral yang besar sekaligus menjadi simbol legitimasi perjuangan anaknya.
Namun, dukungan moral dan simbolis itu segera diuji ketika arus pertempuran memanas dan ancaman dari pasukan Kartasura semakin nyata.
Pada tahun 1720, pasukan Kartasura yang dibantu VOC menghancurkan basis pemberontakan di Kartasekar dan Jepara. Namun, kekuatan Pangeran Blitar dan sekutunya tetap bertahan karena dukungan loyalis daerah dan simpati masyarakat anti-Belanda yang menaruh harapan pada trah Pakubuwanan lama. Pemberontakan ini bukan sekadar perebutan takhta, tetapi simbol resistensi terhadap kooptasi politik VOC di tubuh istana Mataram.

Nasib tidak berpihak pada Arya Blitar. Pada September 1721, dalam usia relatif muda, ia wafat di Lumajang karena sakit. Meskipun tidak gugur di medan tempur, kematiannya terjadi pada puncak ketegangan dan kerap dianggap sebagai kematian simbolis dari harapan restorasi kepemimpinan alternatif dalam Mataram.
Walau dicap pemberontak oleh kekuasaan resmi, Pangeran Arya Blitar dimakamkan secara terhormat di kompleks pemakaman Dinasti Mataram di Astana Panitikan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdampingan dengan ibundanya, Ratu Mas Blitar. Dalam tafsir spiritual rakyat, kedekatan makam ini menunjukkan bahwa perjuangan Arya Blitar tidak sepenuhnya dianggap sebagai pengkhianatan. Dalam tradisi lisan Madiun dan Blitar, ia dikenang sebagai pangeran pemberani yang menantang arus ketika kekuasaan telah dikendalikan kolaborator.
Pangeran Arya Blitar menikah dengan Raden Ayu Brebes, putri Bupati Martalaya. Dari pernikahan ini lahir dua putri, Raden Ayu Wulan dan Raden Ayu Tambelek. Wulan menikah dengan Pangeran Arya Mangkunegara, putra Amangkurat IV, dan dari pernikahan ini lahir Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Tambelek menikah tiga kali dengan pangeran utama Dinasti Amangkurat, termasuk Pakubuwana II. Jalinan ini menunjukkan bahwa meskipun pemberontakan Pangeran Blitar gagal secara militer, trahnya tetap hidup dan terserap kembali ke dalam tubuh kekuasaan Mataram, sebuah rekonsiliasi diam-diam yang khas dalam politik dinasti Jawa.
Dalam sejarah Mataram, nama Pangeran Arya Blitar berada di antara dua kutub penilaian: pahlawan bagi mereka yang menganggap suksesi Pakubuwana I sebagai legitimasi sejati, dan pemberontak bagi yang menilai kestabilan hanya dapat dijaga oleh satu garis keturunan. Namun, dalam narasi spiritual rakyat, Arya Blitar mencerminkan kerinduan akan tatanan kekuasaan yang bersih dari manipulasi kolonial. Ia adalah simbol pangeran bangsawan yang mewarisi darah pemberontak Retno Dumilah dan berjuang menjaga martabat dinasti.
Sejarah menuliskannya sebagai pemberontak, tetapi rakyat yang mewarisi kisahnya menyebutnya pangeran yang tidak tunduk.

Kisah Pangeran Arya Blitar adalah cermin dari rumitnya perjalanan politik Jawa pada abad ke-18, ketika garis darah, pusaka, dan kesetiaan menjadi mata uang kekuasaan. Dalam rentang hidupnya, ia memainkan dua peran yang kontras: seorang panglima muda yang setia menumpas musuh takhta, lalu seorang pemimpin pemberontakan yang menantang pusat kekuasaan itu sendiri.
Label “pemberontak” yang disematkan penguasa tidak serta merta menghapus jejak kehormatannya di mata rakyat. Justru, bagi sebagian orang, perlawanan itu adalah bentuk kesetiaan pada nilai-nilai leluhur dan harga diri trahnya. Di tengah pusaran intrik istana dan campur tangan kekuatan asing, Arya Blitar berdiri sebagai simbol bahwa sejarah tidak selalu berpihak pada pemenang, melainkan pada mereka yang kisahnya mampu bertahan dalam ingatan kolektif.
Dengan demikian, riwayat hidupnya menegaskan bahwa garis antara “loyalis” dan “pemberontak” seringkali hanyalah persoalan dari sudut mana sejarah dituturkan.
