JATIMTIMES - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Alayk Mubarrok membantah kepergiannya ke Jakarta dalam rangka kunjungan kerja (kunker) dewan. Sebaliknya, ia menyebut agendanya ke Jakarta ialah untuk meredam aksi mahasiswa yang berpotensi ditunggangi aksi anarkis.
"Jadi saya ke Jakarta hari Minggu (31/8/2025) dan Senin (1/9/2025) itu tidak dalam rangka kunker. Tetapi dalam rangka rapat konsolidasi organisasi, karena saya kan Ketum DPP GMPK (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan) yang kantor pusatnya itu di Jakarta," ujarnya kepada JatimTIMES, Senin (1/9/2025) malam.
Baca Juga : Oknum Pembawa Bom Molotov saat Demo di Kota Malang Jadi Tersangka
Sebagaimana diberitakan, selain Alayk, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang lainnya yakni H. Kholiq juga dirumorkan kunker ke Jakarta. Rumor tersebut kemudian memantik beragam tanggapan miring di tengah kejadian yang tak kondusif pada belakangan ini.
"Karena GMPK adalah organisasi mahasiswa, pelajar, mereka minta kejelasan bagaimana organisasi pergerakan ini di lapangan. Di mana, saat ini situasi nasional sedang tidak menentu, situasinya sedang simpang siur bahkan cenderung anarkis," ujarnya.
Atas pertimbangan itu lah, Alayk memutuskan untuk ke Jakarta. Tujuannya untuk memimpin rapat konsolidasi. "Akhirnya, saya hari Minggu ke Jakarta. Jadi bukan kunker sebagai dewan, karena untuk kunker kan memang disepakati teman-teman (dewan) untuk tidak ada kunjungan," ujarnya.
Pada kegiatan organisasi GMPK yang berlangsung di Jakarta tersebut, Alayk juga telah menyampaikan ke seluruh jajaran di GMPK mulai dari tingkat DPD, DPC, dan juga komisariat hingga para kader aktivis GMPK untuk tidak ikut dalam kegiatan demonstrasi yang mengarah pada anarkisme.
"Tapi kami mengajak teman-teman (pelajar mahasiswa) untuk melakukan aksi solidaritas, termasuk doa bersama untuk kejadian kemarin yang juga ada korban jiwa (pada saat aksi unjuk rasa)," imbuhnya.
Keputusan pada rapat konsolidasi GMPK tersebut, diakui Alayk, juga telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran yang ditujukan bagi seluruh elemen yang ada pada GMPK di skala nasional. "Karena untuk merespons situasi nasional, saya harus bertanggung jawab sebagai Ketum (GMPK)," tegasnya.
Situasi itu lah yang pada akhirnya, diakui Alayk, membuatnya terpaksa tidak bisa menghadiri agenda kedewanan di Kecamatan Pakisaji. Yakni menghadiri agenda peninjauan perusakan Polsek Pakisaji.
Di sisi lain, tidak hadirnya Alayk termasuk Kholiq memicu sejumlah pertanyaan, termasuk di kalangan anggota DPRD Kabupaten Malang. "Karena saya ke Jakarta, kemudian teman-teman (DPRD Kabupaten Malang) tadi ada kegiatan di Pakisaji, saya izin tidak bisa hadir. Akhirnya seolah-olah saya ke Jakarta dalam rangka kunker. Padahal saya punya urusan lain di organisasi, dan semua kegiatan saya memang tidak saya share," ujarnya.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Magetan Demo Pospol Baluk, Minta Kapolres Tindak Oknum Pungli
Alayk memastikan, pihaknya juga bakal menjalankan komitmen yang telah disepakati para anggota DPRD Kabupaten Malang. Yakni tidak melaksanakan kegiatan kedewanan berupa kunker ke luar daerah dalam rangka menghormati situasi nasional yang dirasa saat ini kurang kondusif. "Jadi perlu diluruskan agar tidak simpang siur," tuturnya.
Selain berkomitmen untuk tidak melakukan kunker, Alayk menyebut, kegiatannya di Jakarta dalam rangka rapat konsolidasi GMPK tersebut juga tidak menggunakan fasilitas negara. Melainkan dari dana pribadinya.
"Tapi yang jelas, saya tegaskan, saya tidak kunker, saya pakai fasilitas pribadi, biaya sendiri, tidak memakai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Tidak ada dana dari sekretariat dewan, semuanya pakai dana pribadi," pungkas Alayk.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang H. Kholiq juga mengkonfirmasi jika kepergiannya ke Jakarta bukan dalam rangka agenda kedewanan. Melainkan dalam rangka menghadiri agenda rapat koordinasi yang dilangsungkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI).
Pada agenda tersebut, Kholiq beserta pengurus DPN APTRI turut membahas anjloknya harga gula yang kini dikeluhkan para petani tebu. Pada agenda tersebut, Kholiq juga memastikan tidak menggunakan fasilitas negara. Melainkan menggunakan dana pribadinya.
