JATIMTIMES - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan penerapan nol kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, alias zero over dimension over load (ODOL) pada tahun 2027. Untuk itu, Kemenhub menggalang komitmen pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mewujudkan target tersebut.
Upaya ini salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya, Kamis (23/10/2025). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan hadir langsung pada kesempatan tersebut.
Baca Juga : Bahasa Inggris Mapel Wajib, Pemkot Surabaya Kenalkan sejak PAUD
“Saya ingin mengajak kita semua, termasuk teman-teman dari asosiasi transporter, pengusaha logistik, ataupun pengemudi, untuk berkomitmen merealisasikan zero kendaraan over dimension over load di tahun 2027. Ini tidak bisa ditunda lagi, sesuai arahan bapak Presiden, karena dampaknya luar biasa, terutama untuk keselamatan,” tegas Aan.
Ia memaparkan betapa seriusnya dampak kendaraan lebih dimensi dan muatan. Ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa angkutan barang over dimension over load merupakan kontributor kedua tertinggi penyebab kecelakaan di jalan setelah sepeda motor, dengan persentase berkisar 10-12% dari total kecelakaan yang terjadi.
"Ini sangat luar biasa dampak dari kendaraan over dimension over load terhadap keselamatan. Belum lagi dampak fatalitas korban yang meninggal, jadi ini sangat memprihatinkan," tambahnya.
Tidak hanya keselamatan, Aan melanjutkan, kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan juga merusak infrastruktur jalan yang dibangun dengan anggaran negara, memperpendek usia kendaraan, serta menyebabkan kemacetan dan polusi. Menanggapi hal ini, ia menyatakan bahwa komitmen bersama menjadi hal penting dalam mewujudkan zero ODOL.
Komitmen ini dapat diwujudkan dengan menyiapkan peta jalan yang komprehensif. Pemerintah pun telah menyusun Sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, yang fokus pada integrasi data, penegakan hukum digital, dan harmonisasi regulasi.
RAN ini juga memuat soal pemberian insentif dan disinsentif guna mendorong kepatuhan badan usaha angkutan barang atau pengelola kawasan industri dalam menerapkan zero ODOL.
Baca Juga : Komisi B DPRD Jatim Inisiasi Raperda Pelindungan Petambak Garam-Ikan
Aan juga menepis kekhawatiran penerapan zero ODOL akan membebani perekonomian. Berdasarkan hasil survei BPS di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, diperkirakan kenaikan biaya logistik hanya 3,3% (didorong kenaikan BBM, tol, sewa truk, perawatan armada) dengan dampak inflasi yang sangat kecil (0,02%-0,14%), dan justru diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%-0,08%.
"Ada kekhawatiran masyarakat dari diterapkannya Zero Over Dimension Over Load, tapi ternyata hasil surveinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” jelasnya.
Aan menjelaskan, hasil survei BPS terkait manfaat sosial dan infrastruktur, jika menerapkan zero kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Menurut survei BPS tersebut, akan terjadi penurunan kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik dengan potensi efisiensi dan penghematan infrastruktur bisa mencapai Rp1,4-2,8 triliun per tahun, sehingga dapat dialokasikan ke sektor lain, terutama untuk kebutuhan dalam ekosistem angkutan logistik
"Mari kita sukseskan zero kendaraan over dimension over load pada 2027, dengan niat baik, kita bisa menyelamatkan korban lalu lintas karena satu nyawa terlalu banyak. Komitmen kita hari ini akan menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan," tutupnya.
